JATENGPOS. CO. ID, KARANGANYAR-Anggaran pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2025 dipatok Pemkab Karanganyar hanya berjumlah 50 unit membuat Wakil Pimpinan DPRD Karanganyar, Anung Marwoko gregetan.
Pasalnya, data RTLH di Karanganyar masih berjumlah sekitar 11.300 dan tahun 2025 hanya dialokasikan 50 unit saja.
Anung menjelaskan bahwa pengentasan kemiskinan sudah masuk di RPJPD tahun 2025-2045. Jika diturunkan atau dipecah, indikator kemiskinan itu menurut Anung, salah satunya adalah RTLH. Selain itu masih ada pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.
“Jika seperti ini kan kita menilainya, Pemkab tak serius menangani penanggulangan kemiskinan. Targetnya mau turun berapa persen. Itu kan harus diturunkan anggarannya di APBD. Dari sekian untuk kemiskinan segini. Kan begitu,” jelas Anung Marwoko usai rapat Banggar pada wartawan, kemarin.
Dari data 11.300 RTLH. Dikurangi 50 itu rasionya untuk mengurangi kemiskinan jelas tak sebanding. Ia menyarankan agar jumlahnya dinaikkan, hal itu bisa juga menggunakan anggaran Baznas, sehingga kebijakannya diprioritaskan untuk pembangunan RTLH. Atau bisa juga dengan Corporate Social Responsibility (CSR).
“Dinas saya tanya CSR itu kan banyak, ada dari Bank-Bank dan Perusahaan. Di Karanganyar ini datanya ada berapa setahun? Kemudian, penyaluran ke mana. Sayangnya, belum bisa jawab. Itu juga bisa diarahkan untuk pengentasan kemiskinan,” ungkapnya.
Ia menegaskan kembali agar Pemkab Karanganyar memprioritaskan anggaran pengentasan kemiskinan. Semua harus diperhitungkan.
“Populasi pertambahan penduduk berapa. Jumlah PNS berapa. Jumlah dewan berapa. Rasio penurunan kemiskinan berapa. Tentu kita malu donk. Kalau seperti ini,” ujarnya.
Anung juga kembali menyentil Pemkab Karanganyar lantaran masih mengalokasikan anggaran pembangunan kantor pemerintahan.
“Itu buat apa juga masih ada pembangunan kantor Bapermasdes. Dan kantor yang lain. Mending untuk pengentasan kemiskinan. Jelas dibutuhkan masyarakat,” tandasnya. (yas/jan)
