JATENGPOS.CO.ID, PEKALONGAN – Pemkot Pekalongan terus mengurangi kemiskinan warga Kota Batik. Ada penurunan signifikan setiap tahunnya. Data BPS Kota Pekalongan, pada tahun 2015 angka kemiskinan di Kota Pekalongan mencapai 8,09 persen, pada 2016 menjadi 7,92 persen dan pada 2017 turun menjadi 7,47 persen. Sedangkan tahun 2018, angka kemiskinan turun lagi diangka 6,75 persen dan 2019 ini ditargetkan turun menjadi 6,28 persen.
Sehingga pada akhir RPJMD 2016-2021 dapat tercapai 5,14 persen. Targetnya, angka kemiskinan 6,28 persen hingga akhir 2019.
“Melalui rakor ini, Saya harapkan ada diskusi intens untuk percepatan penuntasan angka kemiskinan di Kota Pekalongan. Kemudian koordinasi antara Pemkot, Provinsi dan pusat. Agar data tidak tumpang tindih,” cetus Walikota Pekalongan, HM Saelany Machfudz saat Rakor Penanggulangan Kemiskinan di Aula Kantor BKD Kota Pekalongan, Senin (28/10).
Walikota meminta rakor sekaligus mereview kembali penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan.
“Pemerintah punya program sistematis, terencana dan saling bersinergi, baik dengan Pusat, Provinsi, maupun dunia usaha.
Saat ini Kementerian Sosial telah merilis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, dimana Tahun 2019 di Pekalongan ada 29.618 Rumah Tangga Sasaran yang telah ditetapkan melalui Keputusan Walikota.
Tampak Asisten Pembangunan, Erli Nufiati, SE, Kepala Bappeda Kota Pekalongan, Ir. Anita Heru Kusumorini, Kepala OPD Pemkot Pekalongan, para lurah dan dunia usaha. Serta narasumber Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DinsosP2KB) Kota Pekalongan, Drs. Gunindyo, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) Kota Pekalongan, Slamet Hariyadi.
Kepala Bappeda Kota Pekalongan, Ir. Anita Heru Kusumorini, menjelaskan Pemkot melakukan pendataan serta verifikasi data jumlah warga miskin oleh Dinas Sosial melalui sitem terintegrasi.
“Saat ini data orang miskin di Dinsos sudah diverifikasi lewat Kemensos by name by address. Jika ada program kegiatan di masing-masing sektor bisa menggunakan data itu, sehingga angka kemiskinan bisa diturunkan secara bersinergi bersama,” imbuh Anita.
Sementara, pada hari yang sama, Walikota juga menyerahkan 316 Kartu Indonesi Sehat (KIS) Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) di Kelurahan Sokoduwet, Pekalongan Selatan.
Walikota H Saelany menyampaikan, pemberian KIS harus tepat sasaran. KIS ini hanya untuk keluarga miskin untuk memperoleh fasilitas kesehatan.
“Ini baru satu kelurahan di Kota Pekalongan yang dibagikan KIS nya. Di Kota Pekalongan ada 27 kelurahan. Nanti kita bagikan berurutan,” imbuh H Saelany.
Pendataaan KIS dilakukan Dinsos P2KB. KIS ini by nama, setiap kartu satu nama dan hanya dapat digunakan orang yang namanya tertera. Masyarakat yang mendapat KIS ini dasarnya adalah keluarga miskin. (didik teguh)
