JATENGPOS.CO.ID, JAKARTA – Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) menggelar rapat koordinasi pengembangan perluasan areal daerah penyangga Trans Papua, Selasa 25 Juni 2019.
Rapat dipimpin Dirjen PSP Sarwo Edhy dan dihadiri Tim staf Khusus Presiden Kelompok Kerja Papua, Pemda Kabupaten Mimika (Sekda, Asisten II, Kepala dinas Pertanian), Pemda Kabupaten Intan Jaya (Kepala Bappeda, Kadistan), Kepala Dinas Pertanian Provinsi Papua.
Selain itu, hadir juga Direktorat Komoditas seperti Direktur Aneka Kacang dan Umbi, Ditjen Tanaman Pangan, Perwakilan Direktorat Perbenihan Ditjen Hortikultura, Perwakilan Direktorat Tanaman tahunan dan Penyegar, Ditjen Perkebunan dan Para esselon II Lingkup Ditjen PSP.
Sarwo Edhy mengatakan, ada beberapa kritikal poin dalam usahatani. Di antaranya lahan, prasarnana dan sarana produksi, kepastian usaha, resiko harga, kegagalan panen dan konomi biaya tinggi serta perubahan iklim.
“Untuk itu, dalam rangka pengembangan potensi lahan di wilayah Propinsi Papua, maka kepastian status lahan sebaiknya dapat dijamin clear dan clean guna pengembangan komoditas secara berkelanjutan,” ujar Sarwo Edhy di Jakarta, Selasa (25/6).
Untuk itu, Tim Staf Khusus Presiden akan memastikan status penggunaan lahan sehingga tidak menjadi factor penghambat dalam pengelolaan potensi sumberdaya lahan untuk pengembangan komoditas pertanian di wilayah Kabupaten Mimika dan Kabupaten Intan Jaya.
Menurut Sarwo Edhy, Kopi Arabika merupakan salah satu komoditas yang sangat sesuai untuk wilayah pegunungan. Untuk itu, akan diupayakan penanaman kopi sepanjang jalur Trans Papua dengan mengutamakan pada ketersediaan sumberdaya manusia (petani).
“Pengembangan komoditas tanaman pangan, hortikultura akan diupayakan guna memenuhi kebutuhan akan pangan pokok secara insitu,” tambahnya.
Untuk itu, akan ada koordinasi lintas sector Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai tindaklanjut Rapat Koordinasi ini. Akan dibentuk Tim Kerja guna melakukan action kedepan, peninjauan ke lokasi, Staf khusus akan laporkan ke pak presiden RI terkait peresmian jalan trans dan membukaan lahan untuk pertanian dan perkebunan pada bulan Agustus 2019.
“Harapannya, Trans Papua memiliki makna dalam mendorong tumbuhnya pengembangan ekonomi komoditas dan melayani komunitas lokal di wilayah terpencil,” katanya.
Dari sisi hulu, Kementerian Pertanian memperluas titik-titik produksi. Sedangkan di sisi hilir sudah dijalankan oleh beberpaa mitra sehingga ke depannya perlu disinkronkan dan disinergikan.
“Ke depan kita akan mengembangkan bagaimana orang Papua bisa hidup dengan pertanian yang sudah mereka miliki,” pungkasnya.(rif)
