JATENGPOS.CO.ID, SUKOHARJO – Sebagian masyarakat mengaku kuatir bahwa kebijakan kebijakan pemerintah semakin jauh dari kepentingan rakyat. Diantaranya berdalih untuk kemajuan dan kesejajaran dengan Negara lain, makin banyak barang impor yang masuk ke Indonesia, termasuk tenaga kera asing yang diperkirakan semakin banyak.
Seperti keresahan yang disampaikan Saptoni, warga desa Banaran kecamatan Sukoharjo, yang mengatakan sepertinya saat ini pemerintah banyak membuat kebijakan yang tidak berpihak dan tidak melindungi rakyatnya sendiri.
“Kami kuatir bangsa kita nanti akan dikuasai orang asing. Makin banyak tenaga kerja asing masuk ke Indonesia, sementara SDM orang Indonesia belum mampu bersaing, ini salah siapa. Tolong pemerintah harus membuat kebijakan yang bisa melindungi rakyat,” kata Saptoni yang disampaikan saat ajang Dengar Pendapat dengan Mayarakat (DPM) bersama anggota DPRRI/MPRRI Bambang Riyanto, Jumat (1/2) malam kemarin.
Saptoni berharap besar pada pemimpin yang terpilih dalam Pilpres nanti adalah pemimpin yang berada di pihak rakyat, yang benar benar melindungi rakyat dan berkomitmen menjaga nasionalisme.
Menanggapi pendapat tersebut, Bambang Riyanto mengatakan hal tersebut menjadi pee r besar bagi pemerintah Indonesia, bahwa masih ada temuan masyarakat yang merasa tidak aman dan nyaman, baik itu dari sisi kesejahteraan, ketenagakerjaan, pendidikan maupun kebebasan berkumpul.
“Idealnya semua kebijakan yang ditetapkan berbasis masyarakat. Karena Negara kita ini sangat kaya dan menjadi incaran bangsa lain untuk bisa menguasai. Maka harus ada pemimpin yang punya visi misi menjaga NKRI beserta isinya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia,” tandas politisi Partai Gerindra dari Dapil V Jateng.
Bambang mensyaratkan tiga hal yang wajib dipenuhi pemerintah untuk rakyatnya, yakni harus ada perlindungan hukum bagi masyarakat, hak mendapatkan kesejahteraan dari pekerjaan dan hak hidup layak dari segala aspek.
Bambang menyampaikan juga, posisinya di Komisi VII memungkinkan ia membagikan informasi dan program dari seluruh kementrian, kantor, badan dan BUMN yang masuk dalam cakupan kerja. Seperti program beasiswa dari Kemenristek Dikti, program CSR infrastruktur dari Kementrian ESDM, yang bisa langsung menyasar ke masyarakat yang membutuhkan.
“Kemarin kami menyalurkan 45 beasiswa di sebuah perguruan tinggi Solo, kami membuka diri siapa saja yang membutuhkan beasiswa untuk siswa berprestasi. Tidak harus pada universitas dengan akreditasi B, namun semua perguruan tinggi,” imbuh Bambang. (dea/bis)
