DPR Terkesan Pertumbuhan Ekonomi Jateng

Wakil Ketua Komisi XI Fathan Subchi

JATENGPOS.CO.ID, JAKARTA – Tingginya pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah (Jateng) di kuartal I tahun 2022 mendapat apresiasi banyak kalangan. Situasi ini menjadi indikator jika kebangkitan ekonomi Indonesia setelah dihantam resesi akibat Pandemi Covid-19 benar-benar terjadi.

“Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah di level 5,16% lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yang ada di level 5,01%. Fakta ini sangat mengesankan kendati kita tetap harus waspada terhadap potensi gejolak ekonomi akibat perubahan situasi global yang sangat dinamis,” ujar Wakil Ketua Komisi XI Fathan Subchi, Minggu (15/5/2022).

Fathan mengatakan Pemerintah Daerah (Pemda) termasuk Jawa Tengah memegang kunci kebangkitan ekonomi Indonesia setelah dihantam resesi akibat Pandemi Covid-19. Pemda bisa mendongkrak berbagai produk unggulan maupun menjaga stabilitas ekonomi di Kawasan masing-masing.

“Pemda mempunyai peran strategis dalam memacu pertumbuhan ekonomi nasional pasca dihantam pandemi Covid-19 dalam dua tahun terakhir. Salah satunya dengan mendongkrak nilai jual berbagai produk unggulan wilayah masing-masing,” katanya.

Fathan menjelaskan daerah-daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah mempunyai berbagai produk unggulan yang mempunyai nilai jual tinggi. Mulai dari sektor pariwisata, pertambangan, perkebunan, perikanan hingga hasil hutan. Berbagai produk unggulan tersebut saat ini mulai menggeliat setelah pandemi Covid-19 melandai secara konsisten.
“Perputaran uang di daerah saat libur Lebaran Idul Fitri kemarin menjadi gambaran betapa besar potensi produk unggulan daerah menyerap daya beli masyarakat kita. Jika hal tersebut dijaga secara konsisten maka kontribusi daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional akan sangat tinggi,” katanya.

Fathan mengungkapkan selama Pandemi Covid-19, pemerintah daerah menunjukkan peran penting dalam menahan laju resesi. Pemerintah daerah berperan penting dalam menggunakan instrument fiscal yakni transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) untuk meminimalkan dampak pandemi Covid-19.

“Banyak pemerintah daerah hingga di level desa yang menggunakan dana dari pusat tersebut untuk kebutuhan penanganan pandemi baik dari sektor Kesehatan, sosial, maupun ekonomi. Langkah ini terbukti membuat level resisi di Indonesia tidak sedalam negara-negara lain seperti Malaysia, Singapura, Jepang, bahkan Amerika Serikat,” katanya.

Saat ini, kata Fathan, berbagai indikator ekonomi menunjukkan perbaikan. Menurutnya Indonesia adalah salah satu negara yang sudah keluar dan berada di atas kondisi pra-pendemi. Sebagai contoh, di kuartal pertama 2022 ini, capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah berada di atas rata-rata produk domestik bruto (PDB) di tahun 2019.
“Kendati demikian kita menghadapi ancaman naiknya inflansi seiring kenaikan harga BBM maupun naiknya berbagai komoditas bahan pokok, situasi ini harus diwaspadai karena bisa mengerus daya beli masyarakat,” katanya.

Politikus PKB ini menegaskan dalam upaya menjaga tingkat inflansi ini, Pemerintah Daerah mempunyai peran signifikan. Melalui Tim Pengendali Inflansi Daerah (TPID), Pemda bisa berkontribusi dalam meminimalkan gejolak harga kebutuhan di semua lini, utamanya harga pangan. “Pemerintah Daerah bisa mengambil langkah taktis dengan bekerja sama dengan stake holder terkait untuk menjaga stabilitas harga bahan pangan,” pungkasnya. (adi/sgt)