JATENGPOS.CO.ID. TEGAL- Bandrol atau harga jual nomor urut antrean pemohon Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) yang ditetapkan oleh oknum di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tegal semakin naik.
Sebelumnya hanya Rp 50 ribu per nomor urut, tapi kini menjadi Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu.
Informasi itu disampaikan oleh salah satu warga melalui SMS Lapor Bupati yang dikelola Bagian Humas dan Protokoler Setda Kabupaten Tegal. Dalam SMS itu, seorang warga mengeluhkan adanya dugaan pungutan yang dilakukan oleh sejumlah oknum kepada pemohon KTP-el. Warga atau pemohon diminta membayar nomor antrean antara Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu.
Nomor antrean itu tidak hanya untuk pengambilan KTP-el, tapi juga untuk pembuatan baru KTPel.
“Jika ada oknum yang menjualbelikan nomor antrean silahkan laporkan. Foto orangnya sebagai bukti,” kata Pjs Bupati Tegal Sinoeng Noegroho Rachmadi, usai memimpin upacara Hari Jadi Satpol PP, Satlinmas, dan Damkar di Lapangan Pemkab Tegal, Kamis (22/3) lalu.
Dia menegaskan, dalam proses pembuatan dan pengambilan KTP-el, tidak diperbolehkan adanya pungutan. Pihaknya akan menindak tegas bagi pelaku pungli. Hal itu sudah menjadi komitmen Disdukcapil dalam melayani masyarakat dengan baik.
“Terima kasih atas laporan masyarakat. Kami akan tindak lanjuti laporan ini,” katanya.
Sinoeng tak menampik, akhir-akhir ini jumlah pemohon KTP-el bertambah banyak. Pemohon tidak hanya pembuat KTP-el baru, tapi juga pembuat lama sejak 2012 dan 2013 yang hingga kini belum jadi. Untuk menyelesaikan itu, petugas disdukcapil rela bekerja lembur di hari Sabtu dan Minggu.
“Sebenarnya mesin ada 20 unit. Sebanyak 18 unit berada di kecamatan, dan dua unit di kantor disdukcapil. Tapi, dua mesin di disdukcapil rusak, sehingga mengambil dua unit yang berada di kecamatan,” sambungnya.
Sinoeng sudah meminta kepada sekda Tegal untuk menfasilitasi masyarakat yang mengantre dengan membuat tarub atau layos di depan kantor disdukcapil. Tujuannya agar warga yang mengantre tidak kepanasan. Selain itu, pjs bupati berencana akan menggandeng komunitas motor trail Trabas untuk ikut mendistribusikan KTP-el yang sudah dicetak.
“Kami juga akan bekerjasama dengan komunitas lainnya yang bersedia membantu mendistribusikan KTP-el,” pungkasnya.
Kejadian yang dilakukan oleh sejumlah oknum ini hanya untuk mencari keuntungan pribadi. Disayangkan, jika Pjs Bupati tidak pro aktif dengan melakukan sidak langsung di lokasi untuk memastikan ada tidaknya laporan tersebut. (yer/ima/muz)
