*Soal Gerakan ‘Jateng di Rumah Saja’
SEMARANG- Kebijakan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo terkait larangan warga Jawa Tengah keluar rumah selama dua hari, pada 6 dan 7 Februari 2021 menuai respon yang beragam. Kebijakan yang dimaksudkan untuk menekan angka Covid-19 tersebut dinilai akan sangat berdampak perekonomian masyarakat, terutama dunia usaha.
Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jateng, Frans Kongi mengaku, keputusan Gubernur Jateng bisa jadi mampu menjadikan ekonomi dan dunia usaha tumbuh jika berjalan efektif ke depannya. Namun ini baru akan diuji, karena sejatinya kunci utama penanganan Covid-19 ini pada ketegasan pemerintah, khususnya sanksi pada pelanggar protokol kesehatan.
“Kalau cuma pembatasan aktifitas masyarakat di Sabtu dan Minggu saja sebenarnya masih kurang tepat, karena hari-hari kerja pun masih sangat ramai, tanpa ketegasan sanksi prokes yang ketat dari pemerintah,” katanya, dalam wawancara virtual, Rabu (3/2/2021).
Diakui Frans, pandemi ini bagi dunia usaha sangat menghambat, dan ekonomi terpuruk. Pada kuartal 3/2020 dan 4/2020, dunia usaha sempat mulai optimis ada pertumbuhan, meski belum mencapai titik normal.
“Namun, di awal tahun masih belum terlihat adanya perkembangan yang signifikan, karena adanya aturan-aturan baru yang dinilai masih belum banyak berpihak ke dunia usaha,” ujarnya.
Frans pun memaklumi adanya batasan-batasan aturan baru. Meski begitu, untuk sektir konsumtif, seperti mall, pasar, dan lain-lain ini masih bisa buka dengan protokol kesehatan yang ketat dan sanksi pelanggaran prokes dari pemerintah yang tegas.
“Tapi saya juga harus menghormati keputusan gubernur sebagai pengendali daerah. Kita lihat dulu bagaimana efektifitasnya,” tegas Frans.
Lain halnya dengan Ketua DPD HIPMI Jateng, Billy Dahlan. Menanggapi Gerakan ‘Jateng di Rumah Saja’, Billy menuturkan, HIPMI di seluruh daerah di Jateng menilai kebijakan ini tidak pro dengan pengusaha.
“Kita sebelumnya juga menolak adanya Perpanjangan PPKM yang dinilai sangat tidak efektif, tapi justru sangat menghambat dunia usaha. PPKM yang berulang saja sudah tidak efektif. Apa tidak ada cara lain,” tutur Billy, dalam wawancara virtual, Rabu (3/2/2021).
Billy mencontohkan, dari 35 properti hotel di bawah Dafam Hotel Manajemen, untuk satu kali periode PPKM saja masing-masing hotel mengalami lost business antara Rp200-300 jutaan. Dampak tersebut bisa mempengaruhi kinerja perusahaan hingga 3 bulan ke depan.
“Dampaknya panjang. Apalagi ini PPKM terus diperpanjang. Kita sebenarnya tidak menghakimi kebijakan pemerintah. Tapi para pelaku usaha yang tergabung di HIPMI ini sudah menjerit,” tegasnya.
Billy menjelaskan, dana cadangan perusahaan rata-rata sudah habis selama satu tahun pandemi. Sedangkan beban tanggungan para pelaku usaha sangat besar.
“Bagi pengusaha, stimulus seperti relaksasi kredit perbankan maupun pajak kurang manfaat. Karena pada dasarnya kita justru membayar bunga terus tanpa ada pemasukan yang signifikan,” jelasnya.
HIPMI berharap, kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terkait penanganan Covid-19 ini bisa berpihak pada pelaku usaha. Seperti halnya kepastian penanganan Covid-19 dengan peningkatan fasilitas kesehatan di semua lini.
“Prinsipnya pemerintah juga harus memperhatikan dunia usaha yang sudah sangat berat seperti saat ini,” pungkasnya.(aln)
