JATENGPOS.CO.ID, MAGELANG – Pemerintah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, membuka 3.327 lowongan calon aparatur sipil negara (CASN) atau CPNS dan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Magelang Eko Tavip Haryanto di Magelang, Jumat, menyebutkan dari sejumlah lowongan tersebut dengan rincian 454 CPNS formasi umum dan sembilan formasi khusus/penyandang disabilitas.
Selain itu, ada 34 formasi Calon PPPK untuk jabatan fungsional non-guru dan 2.830 untuk jabatan fungsional guru.
“Pengumuman lowongan formasi yang dibutuhkan dan informasi pendaftaran penerimaan CASN Pemkab Magelang Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada laman https://sscasn.bkn.go.id/ dan https://bkppd.magelangkab.go.id/,” katanya.
Pendaftaran dibuka mulai 30 Juni hingga 21 Juli 2021. Calon pelamar melakukan pendaftaran secara daring dan disertai dengan proses unggah dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik melalui laman https://sscasn.bkn.go.id/, dengan menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor kartu keluarga (KK).
“Pelamar hanya dapat mendaftar pada satu instansi dan satu jenis kebutuhan jabatan. Jika terdapat pelamar diketahui mendaftar lebih dari satu instansi dan/atau jenis jabatan dan/atau jenis kebutuhan serta menggunakan dua nomor induk kependudukan yang berbeda, pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.
Eko menyampaikan seleksi CPNS seperti tahun-tahun sebelumnya ada seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar (SKD) yang menggunakan metode computer assisted test (CAT) oleh BKN dan seleksi kompetensi bidang (SKB).
Untuk seleksi calon PPPK non-guru, akan ada seleksi administrasi dan seleksi kompetensi menggunakan metode CAT oleh BKN.
Ia menyampaikan untuk seleksi PPPK guru menjadi sepenuhnya kewenangan Kemendikbudristekdikti secara daring menggunakan fasilitas CAT UNBK Kemendikbud.
Eko menegaskan rangkaian seleksi pengadaan pegawai tidak dipungut biaya, bersih, bebas dari KKN, transparan dan akuntabel. Masyarakat diminta berhati-hati terhadap penipuan.
“Jangan percaya kepada oknum siapa pun yang mengaku dapat membantu meloloskan menjadi CPNS ataupun P3K. Semua kewenangan sepenuhnya Panselnas BKN Pusat dan Panselnas Kemendikbudristekdikti (untuk PPPK Guru),” katanya. (fid/ant)
