JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG- Pemerintah daerah diminta untuk turut serta dalam mengendalikan daerah run off atau limpasan permukaan. Langkah ini perlu dilakukan agar tingkat sdimentasi di sungai tidak meningkat.
Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Bob Arthur Lombogia mengatakan, dari pantauan Kementerian PUPR, selama ini wilayah run off yang menjadi kewenangan dari pemerintah daerah banyak yang beralih fungsi. Sebagai contoh, lahan terbuka hijau yang beralih menjadi pemukiman atau perumahan.
“Kementerian PUPR kewenangannya hanya di dalam sungai saja atau DAS. Selebihnya diluar itu Pemda sehingga kita minta agar Pemda turut serta mengendalikan sedimentasi di sungai,” kata Bob Arthur, usai membuka Seminar Intenasional, di Kampus Politeknik PU Semarang, Kamis (14/12).
Dijelaskan, pengendalian sedimentasi ini sangat penting supaya alur sungai tetap terjaga dan tidak terjadi banjir tatkala musim hujan.
“Kalau pengerukan sungai ini jangka pendek. Jangka panjangnya kita tangani dari hulu seperti di Semarang ini kita rutin lakukan pengerukan sedimentasi karena terjadi pendangkalan sungai,” jelasnya.
Selain itu, lanjutnya, dari Ditjen SDA PUPR juga telah melakukan upaya pencegahan seperti kontruksi membangun sabuk DAM upaya menangkap sedimentasi.
“Kita sebatas dialam badan sungai, sedangkan sumber sedimen lebih atas lagi, seperti lahan sudah terbuka,” ujar Bob Arthur.
Sementara itu, Direktur Politekni PU, Thomas Setiabudi Aden menambahkan seminar ini merupakan bagian dari kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Belanda di bidang perairan. Politeknik PU mengangkat ini untuk meningkatkan kompetensi bagi mahasiswa dan komunitas yang mencintai sumber daya airdan teknik keairan.
“Seminar ini kita lakukan secara Hybrid diikuti secara langsung oleh mahasiswa kami dan komunitas dari banyak Negara, mereka tidak bisa datang. Kita dukung program kerja PUPR dibidang keairan dan menyiapkan generasi muda penerus pembanguna infrastruktur di Indonesia,” tandas Thomas.(aln)
