JATENGPOS.CO.ID, JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bersama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri resmi menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) terkait pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk mendukung layanan perpajakan yang lebih efektif dan akurat.
Penandatanganan dilangsungkan pada Selasa (29/7/2025) di Gedung Cakti KPDJP, Jakarta, oleh Dirjen Pajak, Bimo Wijayanto, dan Dirjen Dukcapil, Teguh Setyabudi. Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah dalam memperkuat sistem administrasi perpajakan melalui integrasi data lintas sektor.
“Pemanfaatan data kependudukan, khususnya NIK, akan memperkuat basis data perpajakan dan mendukung pengelolaan administrasi yang efisien dan modern,” ujar Bimo Wijayanto.
Melalui kerja sama ini, DJP akan mendapatkan akses terhadap layanan validasi dan pembaruan data NIK, serta teknologi pengenalan wajah (face recognition). Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan pajak kepada masyarakat sekaligus memperkuat pengawasan kepatuhan pajak. Kolaborasi ini juga menjadi bagian dari pengembangan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax DJP).
Dirjen Pajak menyampaikan apresiasi atas dukungan Dukcapil dalam mewujudkan sistem perpajakan yang semakin terintegrasi dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Sementara itu, Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menegaskan kesiapan lembaganya untuk memberikan dukungan penuh. Ia menyampaikan bahwa secara regulatif, data kependudukan memang ditujukan untuk mendukung berbagai program strategis nasional.
“Data kependudukan berperan penting dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, hingga penegakan hukum. Termasuk dalam hal ini, mendukung sistem perpajakan yang kredibel dan terpercaya,” terang Teguh.
Dengan kerja sama ini, pemerintah berharap layanan perpajakan tidak hanya semakin akurat dan efisien, tetapi juga mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem administrasi pajak nasional.(aln)