JATENGPOS.CO.ID SEMARANG — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong terwujudnya ekosistem keuangan digital yang aman, inklusif, transparan, dan berkelanjutan. Pesan itu mengemuka dalam gelaran OJK Digination Day – Digital Financial Innovation Day 2025 yang berlangsung di Hotel Tentrem Semarang, Selasa (12/8/2025).
Kepala OJK Jawa Tengah, Hidayat Prabowo menegaskan, percepatan digitalisasi keuangan harus dibarengi dengan penguatan pengawasan dan tata kelola yang akuntabel. Menurutnya, inovasi digital yang berkembang pesat saat ini membutuhkan ekosistem yang terarah dan dapat dipercaya oleh seluruh pemangku kepentingan.
“Digitalisasi perlu dibentuk dalam ekosistem yang inklusif, terarah, akuntabel, dan berkelanjutan. Ekosistem yang ada terus berkembang, namun perlu diperkuat pengawasannya untuk memastikan keamanan dan kepercayaan publik,” ujar Hidayat.
Ia menyebutkan, berbagai langkah penguatan telah ditempuh, mulai dari regulasi, peningkatan literasi digital, hingga mendorong kolaborasi lintas sektor.
“Sinergi dan kolaborasi menjadi kunci untuk mewujudkan transformasi digital yang bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat,” tambahnya.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, dalam kesempatan yang sama menilai, digitalisasi keuangan membawa dampak signifikan terhadap transparansi dan efisiensi, baik di sektor pemerintahan maupun masyarakat luas.
“Dengan digitalisasi, pengelolaan uang menjadi lebih transparan, efisien, efektif, dan akuntabel. Semua tercatat dan memiliki jejak yang dapat terus dipantau,” ujarnya.
Ia mencontohkan penerapan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) yang terbukti mengurangi risiko peredaran uang palsu sekaligus memudahkan transaksi. Menurutnya, UMKM tidak boleh tertinggal dalam arus digitalisasi ini, karena partisipasi mereka akan memperkuat perekonomian daerah.
Sumarno juga menyoroti peran digitalisasi dalam menekan praktik politik uang dan suap.
“Politik uang masih berjalan karena ada transaksi tunai. Dengan digitalisasi, semua tercatat sehingga risiko itu dapat diminimalisasi,” tegasnya.
Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Keuangan Digital (IKD), Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Hasan Fayzi menekankan, penguatan peran industri inovasi keuangan digital harus dibarengi dengan peningkatan keamanan siber.
“Keamanan siber adalah pondasi utama dalam transaksi perdagangan yang serba digital. Kita harus membangun ekosistem yang tangguh, terpercaya, dan informatif agar kepercayaan publik terus terjaga,” kata Hasan.
Sebagai tindak lanjut, OJK meluncurkan Pedoman Keamanan Siber untuk Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital di Indonesia. Pedoman ini diharapkan menjadi acuan bagi pelaku industri untuk mengelola risiko dan melindungi data nasabah dari ancaman siber.
Peluncuran pedoman tersebut ditandai dengan penyerahan buku pedoman kepada sejumlah pemangku kepentingan di sektor keuangan digital, termasuk perwakilan industri, asosiasi, dan pemerintah daerah.
Acara ini menjadi momentum penting bagi Jawa Tengah untuk memperkuat posisi sebagai salah satu pusat pengembangan ekosistem keuangan digital di Indonesia. Dengan kolaborasi antara pemerintah, OJK, pelaku industri, dan masyarakat, diharapkan transformasi digital dapat berlangsung secara inklusif dan aman.(aln)
