JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Tengah menegaskan bahwa kinerja sektor jasa keuangan di wilayah ini hingga Juni 2025 berada dalam kondisi stabil. Likuiditas perbankan terjaga, pertumbuhan aset positif, dan tingkat risiko relatif terkendali.
Kepala OJK Jawa Tengah, Hidayat Prabowo menyebutkan, stabilitas ini tercermin dari tren pertumbuhan di hampir seluruh sektor, baik perbankan, pembiayaan, syariah, hingga fintech.
“Kondisi sektor jasa keuangan di Jawa Tengah tetap terjaga, mendukung pembiayaan ekonomi dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya di Semarang, Jumat (29/8/2025).
Dijelaskan, perbankan masih menjadi motor utama dengan total aset Rp591,02 triliun atau naik 1,69 persen (yoy). Dana pihak ketiga tumbuh 1,67 persen menjadi Rp468,90 triliun, sementara kredit meningkat 1,80 persen menjadi Rp421,88 triliun.
“Untuk Bank Umum, rasio kredit bermasalah (NPL gross) turun menjadi 4,70 persen. Penurunan NPL ini ditopang perbaikan di sektor perdagangan besar dan eceran,” jelas Hidayat.
Ditambahkan, kinerja BPR dan perbankan syariah juga positif. Aset BPR tumbuh 2,60 persen, sementara DPK mencapai Rp39,89 triliun. Perbankan syariah mencatat lonjakan lebih tinggi, dengan pembiayaan naik 11,84 persen menjadi Rp34,41 triliun.
“Kami mendorong bank syariah untuk memperkuat manajemen risiko agar pertumbuhan tetap berkualitas,” imbuhnya.
Di sektor Industri Keuangan Non-Bank, lanjutnya, piutang pembiayaan tumbuh 2,10 persen menjadi Rp33,39 triliun. Fintech Peer to Peer (P2P) Lending bahkan melonjak 30,42 persen menjadi Rp6,87 triliun dengan TWP 90 terkendali di 3,52 persen.
“Pertumbuhan fintech menunjukkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan semakin terbuka,” ujar Hidayat.
Sementara, pasar modal Jawa Tengah juga mencatat peningkatan signifikan. Jumlah investor reksa dana naik 12,70 persen menjadi 1,65 juta, investor saham tumbuh 24,80 persen, sementara investor SBN meningkat 17,10 persen. Total transaksi semester I/2025 mencapai Rp14,86 triliun.
“Minat masyarakat untuk berinvestasi terus naik, ini modal penting bagi penguatan pasar modal,” tandasnya.
OJK tak lupa memperkuat perlindungan konsumen. Hingga Juli 2025 tercatat 1.819 pengaduan, terbanyak dari perbankan dan fintech. Untuk mengurangi aduan, OJK menggelar 205 kegiatan edukasi yang diikuti lebih dari 40 ribu peserta dari kalangan pelajar, petani, hingga UMKM.
“Literasi dan inklusi keuangan menjadi prioritas kami agar masyarakat makin bijak dalam mengakses layanan keuangan,” pungkas Hidayat.(aln)
