JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai menjadi langkah positif pemerintah dalam memperkuat ekonomi rakyat. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Semarang, Dedy Mulyadi Ali, menyebut program ini berpotensi menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka lapangan kerja baru melalui keterlibatan masyarakat sebagai mitra pelaksana.
Menurutnya, dari perspektif bisnis, MBG dapat menjadi penggerak ekonomi daerah karena menjamin adanya perputaran anggaran negara di sektor riil. Dampak ekonominya akan dirasakan secara bertahap, terutama bagi petani, peternak, dan pelaku usaha mikro yang terlibat dalam rantai pasok.
“Program ini merupakan peluang menciptakan tenaga kerja dengan jaminan anggaran negara. Efek multiplier-nya bisa dirasakan petani, peternak, hingga pelaku UMKM,” ujar Dedy Mulyadi Ali.
Meski begitu, Dedy mengingatkan, pelaksanaan MBG tidak lepas dari risiko politik karena membawa nama besar pemerintah. Ia menilai risiko ini perlu diantisipasi agar program tidak dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu dan tetap fokus pada tujuan kesejahteraan masyarakat.
“Karena ini program pemerintah, tentu ada risiko politik yang harus dipertimbangkan. Tapi selama dijalankan sesuai prosedur dan standar, hal itu bisa dikelola dengan baik,” katanya, kepada Jateng Pos, Senin (13/10/2025).
Selain itu, Dedy menekankan pentingnya pengawasan dan standar keamanan pangan yang ketat. Ia mengingatkan agar produksi makanan dalam program MBG dilakukan dengan prosedur yang benar dan memenuhi standar food grade untuk mencegah potensi keracunan.
“Program ini bagus untuk dilanjutkan, tapi perlu pengawasan yang ketat agar tidak terjadi produksi makanan yang bisa menyebabkan keracunan dan menimbulkan trauma bagi penerimanya,” tegasnya.
Ia juga berharap pelaku UMKM mendapatkan dukungan permodalan dengan bunga rendah agar bisa ikut berpartisipasi aktif. Dedy menilai keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat, menjadi kunci agar program MBG berjalan transparan dan berkelanjutan.
“Perlu pelibatan stakeholder, kontrol masyarakat, dan keterbukaan dari pelaku usaha dengan membuat prosedur produksi yang baik serta menggunakan alat-alat berstandar food grade,” tutupnya.(aln)
