JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – BPJS Kesehatan Cabang Semarang memperkuat literasi masyarakat tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Gerakan Terdepan JKN atau Garda JKN. Program ini hadir untuk memberikan informasi akurat dan komprehensif bagi masyarakat di berbagai lapisan.
Garda JKN menjadi wadah bagi para relawan terlatih yang siap mendampingi masyarakat secara langsung. Mereka berperan sebagai agen perubahan sekaligus corong informasi JKN di lapangan.
Dalam kegiatan ini, BPJS Kesehatan bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) merangkul 50 penyuluh agama, 45 kader kesehatan, dan 81 pendamping Program Keluarga Harapan. Kolaborasi tersebut bertujuan memperkuat kapasitas relawan dalam mendukung target RPJMN 2025–2030 di bidang pembangunan kesehatan.
Asisten Deputi Jaminan Sosial Kemenko PMK, Kurnia Listiyarini menyebut, kehadiran Garda JKN penting untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan informasi dan akses jaminan kesehatan.
“Sebagai Garda JKN, kita menjadi influencer yang mendorong masyarakat hidup sehat tanpa harus menghabiskan banyak biaya. Relawan hadir untuk memperkuat literasi JKN agar akses layanan kesehatan makin adil dan merata,” ujarnya.
Kurnia menambahkan, capaian kepesertaan JKN di Jawa Tengah telah mendekati Universal Health Coverage (UHC) dengan angka sekitar 98–99 persen dari populasi. Meski demikian, masih ada tantangan berupa rendahnya literasi, persepsi keliru tentang kepesertaan, dan keterbatasan informasi di tingkat komunitas.
Melalui Garda JKN, para relawan akan dilatih agar mampu menjadi trainer di wilayah masing-masing. Mereka diharapkan menjembatani kebijakan hingga ke ranah praktis seperti pendaftaran, verifikasi data, dan fasilitasi layanan bagi keluarga rentan.
“Para relawan akan menjadi jembatan yang menghubungkan kebijakan dengan kebutuhan nyata masyarakat di lapangan,” tambahnya.
Kepala Bidang Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Semarang, Primasari Yuswardhani Suryaningtyas, SH, MM mengibaratkan, sistem jaminan sosial sebagai atap besar rumah yang melindungi seluruh penghuninya.
“Relawan Garda JKN adalah tiang-tiang penyangga rumah perlindungan itu. Tanpa relawan yang berdaya, semangat JKN sebagai wujud keadilan sosial dan gotong royong bisa ambruk,” ujarnya.
Primasari menegaskan, kemajuan kota tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari rasa aman sosial dan jaminan negara terhadap kesejahteraan warganya.
“Program JKN menjadi jembatan antara cita-cita dan kenyataan di lapangan. Relawan Garda JKN bukan hanya penyampai informasi, tetapi juga penggerak semangat gotong royong,” lanjutnya.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Semarang Sari Quratul Ainy menjelaskan hasil survei efektivitas sosialisasi tahun 2024 menunjukkan masih perlu peningkatan pada waktu, tempat, dan frekuensi edukasi publik. Kondisi ini terutama dirasakan di wilayah 3T yang memiliki keterbatasan akses informasi.
“Kota Semarang juga memiliki tantangan tersendiri. Karena itu, BPJS Kesehatan menggandeng figur lokal yang memahami konteks daerah agar pesan JKN bisa tersampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat,” ungkapnya.
Sari berharap, implementasi Garda JKN mampu memperkuat kolaborasi antara BPJS Kesehatan, pemerintah daerah, dan stakeholder lokal. Dengan demikian, layanan informasi pertama bagi masyarakat semakin mudah dijangkau dan literasi kesehatan semakin meningkat.(aln)
