JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Pemerintah terus mempercepat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai fondasi utama keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga saat ini, sudah berdiri sekitar 12 ribu SPPG di seluruh Indonesia, dan jumlah itu akan terus bertambah menuju target 30 ribu SPPG.
Menurut Direktur Sistem Pemenuhan Gizi Badan Gizi Nasional (BGN), Enny Indarti, keberadaan dapur-dapur SPPG menjadi tulang punggung program MBG. Tanpa dapur itu, kata dia, program tidak mungkin berjalan efektif.
“Negara belum mampu membangun semua SPPG karena anggaran masih terbatas. Karena itu, kami sangat mengapresiasi mitra yang sudah berinisiatif membangun lebih dulu,” ujarnya, dalam Sosialisasi Kebijakan Sistem dan Tata Kelola Program Makanan Bergizi Gratis Provinsi Jawa Tengah, Jumat (31/10/2025), di Semarang.
Program MBG, lanjut Enny, ditujukan untuk meningkatkan asupan gizi kelompok sasaran, terutama peserta didik, santri di lembaga pendidikan layanan khusus, serta ibu hamil, menyusui, dan balita.
Ia menambahkan, tenaga pendidik non-PNS juga termasuk penerima manfaat karena mereka tidak mendapat uang makan sebagaimana pegawai negeri.
“Ini soal keadilan sosial dan pemenuhan gizi yang layak untuk semua,” katanya.
Enny menegaskan, program MBG merupakan bagian dari Program Strategis Nasional yang telah disampaikan langsung oleh Presiden. Karenanya, seluruh lembaga diminta aktif mendukung dan berintervensi agar pelaksanaan berjalan maksimal.
“Presiden sudah menyatakan komitmen penuh. Program ini bukan proyek sementara, tapi gerakan besar untuk membangun karakter bangsa,” tegasnya.
Selain peningkatan gizi, Enny menyebut manfaat besar lain dari berdirinya SPPG adalah penciptaan lapangan kerja baru. Banyak masyarakat kini ikut terlibat sebagai relawan dan tenaga dapur.
“Kita bahkan perlu seleksi relawan, karena minatnya tinggi sekali. Ini pertanda baik bahwa masyarakat mau ikut bergerak,” jelasnya.
Dalam pengelolaan, para pengelola SPPG juga dituntut meningkatkan kompetensi, termasuk sertifikasi manajemen, higienitas dapur, dan pelaporan keuangan. Sebab, setiap SPPG mengelola anggaran yang cukup besar dari APBN.
Enny mencontohkan, satu SPPG dengan 3.000 penerima manfaat bisa mengelola dana hampir Rp990 juta per tahun, sehingga akuntabilitas harus dijaga ketat.
“Kepala SPPG itu seperti kepala desa, harus paham administrasi dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan uang negara,” ujarnya.
Ia juga menyinggung pentingnya menjaga stabilitas harga bahan pangan, karena kenaikan harga bahan pokok bisa berdampak langsung pada menu MBG.
“Kalau menunya sama terus, nanti bahan pangannya berebut dan bisa picu inflasi. Jadi, variasi menu itu penting,” ucapnya.
Pihaknya mengingatkan agar seluruh koperasi dan UMKM mitra memiliki izin resmi dan nomor induk koperasi. Hal ini untuk mencegah potensi penyimpangan harga bahan makanan di lapangan.
“Sudah ada temuan dari BPK, jadi mohon semua koperasi tertib administrasi. Jangan sampai ada harga minyak goreng Rp15 ribu dijual ke dapur Rp18 ribu,” pesannya.
Enny menegaskan, kerja sama dan komunikasi antara pengelola SPPG dengan mitra, dengan pemerintah daerah, koperasi, dan masyarakat harus terus dijaga. Ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan program ini untuk kepentingan pribadi.
“Anggap saja para pengelola muda itu seperti anak sendiri. Bimbing mereka, karena mereka sedang belajar mengabdi untuk bangsa,” tuturnya.
Program MBG, kata Enny, bukan hanya soal makanan, tapi soal membangun karakter, memberdayakan masyarakat, dan menghapus kemiskinan ekstrem. Karena itu, ia mengajak semua pihak untuk bergandengan tangan menjaga keberlanjutan program.
“Ini bukan sekadar makan gratis, tapi jalan menuju bangsa yang kuat dan sehat,” pungkasnya.
Sementara, kegiatan yang digelar di Semarang ini diikuti 1080 mitra SPPG dari wilayah Jawa Tengah 1.(aln)
