JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Jawa Tengah terus dilakukan berbagai pihak. Namun, fakta di lapangan menunjukkan masih banyak masyarakat yang belum memahami cara kerja produk keuangan yang mereka miliki.
Kepala OJK Jawa Tengah, Hidayat Prabowo mengatakan, sebaran wilayah yang luas menjadi tantangan utama dalam memperluas akses keuangan.
“Ada daerah-daerah yang jangkauannya cukup jauh seperti Cilacap dan Kepulauan Karimunjawa. Itu tentu jadi tantangan tersendiri, tapi kami optimis bisa menjangkaunya dengan memperkuat kolaborasi dan strategi baru,” ujarnya.
Menurut Hidayat, literasi keuangan harus berjalan beriringan dengan inklusi. Sebab, kemudahan akses tanpa pemahaman justru berisiko menimbulkan masalah baru bagi masyarakat.
Anggota Dewan Komisioner OJK, Frederica Widyasari Dewi menambahkan, secara nasional tingkat literasi keuangan Indonesia telah mencapai 66,46 persen. Sementara tingkat inklusi keuangan sudah menembus 80 persen.
“Banyak yang sudah memiliki asuransi, dana pensiun, atau BPJS, tapi belum benar-benar memahami cara kerjanya. Ini menunjukkan bahwa inklusi belum selalu sejalan dengan literasi,” kata Frederica.
Ia menilai, rendahnya pemahaman masyarakat membuat sebagian mudah tergiur produk keuangan digital yang menawarkan kemudahan instan. Hal ini kerap berujung pada jebakan utang dan pinjaman ilegal.
“Sekarang banyak yang tergoda paylater tanpa memahami risikonya. Karena itu penting bagi semua pihak, termasuk media, untuk terus mengedukasi masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Sekda Provinsi Jawa Tengah Sumarno menyebut digitalisasi menjadi kunci utama dalam memperluas inklusi keuangan. Melalui sistem pembayaran digital seperti QRIS, masyarakat dan pelaku UMKM didorong agar lebih melek teknologi.
“Digitalisasi bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Kalau tidak ikut, UMKM bisa tertinggal. Karena itu literasi penting agar masyarakat paham manfaat dan risikonya,” jelas Sumarno.
Menurutnya, pemerintah daerah terus memperkuat kolaborasi dengan OJK, perbankan, dan lembaga keuangan dalam memperluas akses pembiayaan, termasuk melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan program asuransi nelayan.
Dengan sinergi lintas lembaga dan dukungan media, berbagai pihak berharap kesenjangan antara inklusi dan literasi keuangan di Jawa Tengah bisa terus dipersempit, sehingga masyarakat makin cerdas dan terlindungi dalam mengelola keuangannya.
“Kita ingin inklusi keuangan ini benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat, terutama petani dan nelayan yang masih berada di posisi rentan,” pungkas Sumarno.(aln)
