JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Tengah memastikan kondisi sektor jasa keuangan di Jawa Tengah hingga September 2025 berada dalam kondisi stabil. Stabilitas ini ditopang likuiditas yang kuat serta pengawasan terhadap risiko yang terus diperketat.
Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah, Hidayat Prabowo, menegaskan bahwa sektor jasa keuangan di wilayahnya masih mampu menjalankan fungsi intermediasi dengan baik. Ia menyebut kenaikan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan penyaluran kredit menjadi indikator positif bagi pergerakan ekonomi daerah.
“Likuiditas perbankan terjaga, dan tingkat risiko masih dalam batas wajar. Kami terus melakukan pengawasan agar sektor jasa keuangan tetap kokoh menghadapi dinamika ekonomi,” ujar Hidayat Prabowo.
Perbankan Jawa Tengah mencatat kenaikan DPK sebesar 1,54 persen (yoy) menjadi Rp475,36 triliun. Kredit yang disalurkan meningkat tipis 0,02 persen (yoy) dengan nilai Rp422,33 triliun, sementara total aset perbankan terkontraksi 0,84 persen (yoy) menjadi Rp586,86 triliun.
Bank umum menjadi pendorong utama stabilitas sektor keuangan. Aset bank umum tumbuh 0,85 persen (yoy) menjadi Rp534,77 triliun, sementara DPK naik 3,87 persen menjadi Rp434,96 triliun. Penyaluran kredit tercatat Rp383,85 triliun atau turun 1,07 persen (yoy).
“Loan to Deposit Ratio (LDR) berada di angka 88,25 persen. Ini menunjukkan intermediasi tetap berjalan dan kebutuhan masyarakat masih bisa dipenuhi,” ungkap Hidayat.
Untuk menjaga rasio kredit bermasalah, OJK menerapkan pengawasan intensif dan mewajibkan perbankan memperkuat Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sesuai regulasi.
Kinerja BPR/S juga menunjukkan tren positif. Aset tumbuh 1,46 persen dan DPK meningkat 1,90 persen menjadi Rp40,41 triliun. Namun penyaluran kredit turun 0,75 persen menjadi Rp38,48 triliun.
Sementara itu, bank syariah mengalami penurunan aset 2,02 persen (yoy). Meski demikian, DPK syariah justru melonjak 8,52 persen menjadi Rp39,60 triliun dan pembiayaan tumbuh 9,87 persen mencapai Rp35,18 triliun.
Sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) turut bergerak positif. Perusahaan pembiayaan mencatat pertumbuhan piutang 2,59 persen (yoy) dengan nilai Rp35,18 triliun, modal ventura naik 6,36 persen (yoy) menjadi Rp1,09 triliun, dan aset dana pensiun tumbuh 14,61 persen menjadi Rp7,88 triliun.
Fintech Peer to Peer (P2P) Lending mencatat lonjakan penyaluran kredit 25,06 persen (yoy) mencapai Rp7,44 triliun dengan tingkat wanprestasi (TWP 90) di level 2,62 persen.
“Akses pendanaan digital kini makin mudah dijangkau masyarakat. Namun kami tetap mengingatkan agar masyarakat berhati-hati dan memilih penyedia resmi,” kata Hidayat Prabowo.
Perusahaan penjaminan mencatat pertumbuhan aset 40,27 persen (yoy) menjadi Rp728 miliar, meski nilai pinjaman yang dijamin turun 31,33 persen menjadi Rp2,955 triliun. Pada sektor LKM terdapat 103 entitas dengan pinjaman Rp469 miliar atau tumbuh 2,64 persen (ytd), sementara aset terkoreksi menjadi Rp696 miliar.
Investor ritel mendominasi transaksi pasar modal Jawa Tengah. SID reksadana tumbuh 24,51 persen menjadi 1.880.006 investor, SID saham naik 31,87 persen menjadi 935.397 investor, dan SID SBN tumbuh 18,80 persen menjadi 111.842 investor.
Dari sisi pelindungan konsumen, hingga 31 Oktober 2025 tercatat 3.614 pengaduan melalui APPK. Pengaduan terbanyak berasal dari sektor perbankan sebanyak 2.136 aduan.
Untuk menekan potensi pelanggaran, OJK menggelar 500 kegiatan edukasi yang menjangkau 144.831 peserta dari berbagai kalangan, mulai pelajar, petani hingga pelaku UMKM.
Satgas Penanganan Aktivitas Keuangan Ilegal turut bergerak masif melakukan edukasi, siaran radio, podcast, hingga penempelan stiker waspada penipuan keuangan pada bus Trans Jateng dan halte di berbagai kota.
“Kami ingin masyarakat Jawa Tengah paham risiko dan tidak terjebak pada penawaran keuangan ilegal. Literasi keuangan adalah benteng pertama,” tegas Hidayat Prabowo.(aln)
