JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggandeng Real Estate Indonesia (REI) untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian layak melalui program nasional pembangunan 3 juta rumah. Kolaborasi ini mengemuka dalam peringatan HUT REI dan Rakerda DPD REI Jateng di Wisma Perdamaian Semarang, Rabu (11/2/2026).
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyebut kebutuhan rumah di provinsi ini mencapai sekitar 1,33 juta unit sehingga membutuhkan kerja bersama antara pemerintah, pengembang, dan asosiasi perumahan. Program tersebut tidak hanya mengejar angka, tetapi menjadi komitmen menghadirkan hunian terjangkau bagi masyarakat.
“Program 3 juta rumah ini bukan sekadar angka, tetapi wujud komitmen pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya di Jawa Tengah,” katanya.
Ia menjelaskan sekitar 1 juta unit merupakan kebutuhan rumah layak huni yang akan didorong melalui program satu RW satu rumah layak huni bagi masyarakat miskin ekstrem. Sementara sisanya merupakan kebutuhan hunian tetap yang memerlukan dukungan pengembang dan pelaku usaha.
“Ini PR yang harus kita keroyok bersama dengan menggandeng REI dan asosiasi lainnya agar kebutuhan sandang, pangan, dan papan masyarakat Jawa Tengah bisa terpenuhi,” ujarnya.
Luthfi menambahkan persoalan lahan hijau dan aturan tata ruang terus dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten/kota serta Kementerian ATR/BPN. Evaluasi rutin juga dilakukan agar perizinan perumahan memiliki kesamaan di tiap daerah.
“Kami terus melakukan dialog dan evaluasi setiap bulan supaya ada kesamaan dalam menentukan izin rumah tanpa mengorbankan lahan yang memang harus dilindungi,” jelasnya.
Ketua DPD REI Jawa Tengah Hermawan mengapresiasi dukungan pemerintah provinsi dalam mendorong percepatan pembangunan rumah. Evaluasi berkala dinilai membantu pengembang menjawab tingginya kebutuhan masyarakat terhadap hunian.
“Dukungan beliau selaku kepala daerah luar biasa, karena setiap tiga bulan kami dievaluasi terkait percepatan program 3 juta rumah. Masyarakat masih sangat membutuhkan rumah,” ungkapnya.
Ia mengimbau seluruh anggota REI bekerja sesuai aturan meski masih ada kendala seperti lahan sawah dilindungi (LSD) dan kebijakan yang berbeda di sejumlah daerah. Menurutnya, peningkatan kuota pembiayaan perumahan juga menjadi peluang untuk mempercepat realisasi pembangunan.
“Kami menghimbau anggota untuk bekerja dengan baik dan tidak melanggar aturan, meski ada tantangan regulasi di beberapa kabupaten/kota,” tandasnya.
Ketua Himpera Jateng Sugiyatno menambahkan hambatan lain yang dihadapi pengembang adalah lamanya proses perizinan serta munculnya regulasi baru terkait tata ruang. Meski demikian, ia optimistis target pembangunan dapat tercapai.
“Permasalahan terbesar masih pada regulasi dan perizinan yang belum seragam, tetapi kami berusaha terus bersinergi dengan pemerintah agar target nasional bisa terpenuhi,” terangnya.
Sugiyatno menyebut Jawa Tengah saat ini menjadi salah satu daerah dengan capaian pembangunan perumahan tertinggi secara nasional. Ia berharap dukungan pemerintah semakin kuat agar potensi tersebut dapat dimaksimalkan.
“Harapannya Jawa Tengah bisa terus berkontribusi besar dalam program perumahan nasional, apalagi kebutuhannya masih sangat tinggi,” pungkasnya.(aln)
