JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG- Kinerja fiskal Jawa Tengah pada awal 2026 tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Belanja negara menjadi motor penggerak aktivitas ekonomi di tengah indikator makro yang stabil.
Kepala Bidang PPA II Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, Mahfud mengatakan, pertumbuhan ekonomi Jateng pada triwulan IV 2025 mencapai 5,84 persen (yoy). Secara kumulatif, pertumbuhan tercatat 5,37 persen (ctc) atau lebih tinggi dari capaian nasional sehingga momentum ekspansi berlanjut di awal 2026.
“Fondasi makro yang solid menjadi landasan penting bagi pelaksanaan kebijakan fiskal di awal tahun sekaligus memperkuat arah pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah 2026,” katanya.
Ia menjelaskan, optimisme masyarakat tetap terjaga dengan Indeks Keyakinan Konsumen Januari 2026 naik menjadi 130,8 dan berada pada zona optimis. Inflasi Januari 2026 terkendali di level 2,83 persen (yoy) bahkan mengalami deflasi 0,35 persen (mtm).
Kota Semarang mencatat inflasi tertinggi, sedangkan Kabupaten Rembang terendah di Jawa Tengah. Nilai Tukar Petani (NTP) berada pada level 114,75 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) meningkat dari 99,93 menjadi 102,42.
Dari sisi APBN, realisasi pendapatan negara hingga 31 Januari 2026 mencapai Rp7,49 triliun atau 5,82 persen dari target. Penerimaan perpajakan sebesar Rp7,01 triliun dan PNBP Rp0,48 triliun yang tumbuh 21,28 persen (yoy).
Belanja negara terealisasi Rp10,75 triliun atau 11,35 persen pagu. Belanja K/L mencapai Rp1,28 triliun tumbuh 12,21 persen (yoy), sedangkan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp9,47 triliun atau 16,63 persen pagu.
Mahfud menambahkan, sinergi belanja pemerintah pusat dan daerah mampu menjaga ritme aktivitas ekonomi serta meminimalkan dampak fluktuasi global. Kinerja APBD konsolidasi 36 pemda juga menunjukkan posisi fiskal sehat dengan pendapatan Rp10,73 triliun dan belanja Rp2,23 triliun.
Pendapatan daerah terutama ditopang dana transfer seperti DAU dan DAK Non Fisik, termasuk Dana BOS. Meski PAD mengalami tekanan, transfer pusat tetap menjadi penyangga utama fiskal daerah.
Selain itu, Jateng mulai memperkuat ketahanan fiskal pesisir melalui program karbon biru sejalan Perpres 110/2025. Potensi 31 ribu hektare mangrove dengan 14 ribu hektare area perdagangan karbon membuka peluang peningkatan pendapatan sekaligus menekan risiko abrasi dan rob.
Penyaluran pembiayaan UMKM juga terus digenjot dengan KUR sebesar Rp4,10 triliun kepada 77.423 debitur dan UMi Rp8,32 miliar kepada 1.660 debitur. Instrumen pembiayaan ini membantu menjaga keberlangsungan usaha mikro dan memperluas basis ekonomi produktif.
“Secara keseluruhan, awal tahun anggaran 2026 menunjukkan kinerja fiskal Jawa Tengah tetap solid dengan belanja negara sebagai pengungkit utama ekonomi daerah,” tandasnya.(aln)
