JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Tengah mendorong Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPR/S) memperkuat kualitas kredit dan pembiayaan. Fokus utama diarahkan pada percepatan penyelesaian kredit bermasalah melalui strategi yang terukur dan dijalankan secara konsisten.
Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah, Hidayat Prabowo mengatakan, peningkatan kualitas kredit membutuhkan kemampuan BPR/S menerjemahkan sasaran yang telah ditetapkan ke dalam aktivitas prioritas. Setiap langkah juga harus disertai pemantauan dan evaluasi secara berkala.
Dikatakan, target yang jelas harus diikuti aktivitas prioritas yang terukur dan dijalankan secara konsisten. Dengan pemantauan serta akuntabilitas yang kuat, strategi BPR/S diharapkan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas kredit, ujarnya.
Upaya penguatan tersebut dilakukan melalui rangkaian pendampingan OJK kepada BPR/S. Rangkaian kegiatan diawali Focus Group Discussion (FGD) penguatan kualitas kredit dan pembiayaan di Semarang pada 27 Agustus 2026, kemudian dilanjutkan workshop di Semarang, Solo, dan Yogyakarta pada 30 September hingga 2 Oktober 2026.
Dalam workshop tersebut, OJK menekankan empat elemen penting dalam pelaksanaan strategi. Keempatnya meliputi penetapan sasaran yang jelas dan terukur, penentuan aktivitas prioritas yang paling berpengaruh, penggunaan alat pemantauan hingga tingkat pelaksana, serta evaluasi dan akuntabilitas secara rutin.
Sementara itu, Kantor OJK Solo melakukan peluncuran awal e-catalog agunan dalam rangkaian workshop di Solo. E-catalog tersebut diharapkan memperluas akses informasi mengenai agunan sekaligus mempercepat proses pemasaran dan penjualan agunan dari debitur dengan kredit bermasalah, jelasnya.
OJK selanjutnya akan melakukan pemantauan pencapaian target BPR/S secara mingguan hingga akhir 2026. Pemantauan tersebut dilakukan untuk mengevaluasi perkembangan rencana tindak sekaligus mengidentifikasi kendala yang masih dihadapi.
Ditambahkan, hasil pemantauan akan menjadi dasar bagi BPR/S dalam menetapkan langkah perbaikan agar pencapaian target berlangsung konsisten. Pola kerja tersebut diharapkan membuat strategi tidak berhenti pada penetapan target, tetapi benar-benar diwujudkan dalam rencana tindak yang jelas dan dapat dipantau, tambahnya.
Selain penguatan pelaksanaan strategi, OJK Jateng juga membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing BPR/S. Bersama German Sparkassenstiftung for International Cooperation (DSIK) dan Perbarindo, OJK mendorong penguatan manajemen risiko perkreditan serta pengembangan pembiayaan UMKM sesuai karakteristik dan siklus usaha.
Langkah tersebut sejalan dengan kebijakan OJK dalam memperluas akses pembiayaan UMKM dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, tata kelola, dan manajemen risiko. Penguatan tersebut diharapkan membuat BPR/S semakin sehat dalam menjalankan fungsi intermediasi sekaligus meningkatkan kualitas pembiayaan, pungkasnya.
Melalui pendampingan berkelanjutan, OJK berharap BPR/S mampu mempercepat penyelesaian kredit bermasalah, meningkatkan kualitas aset dan kredit, serta memperkuat kinerja dan daya saing BPR/S di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.(aln)
