JATENGPOS.CO.ID, TRENGGALEK – PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) mendukung pengembangan jaringan gas bumi (jargas) untuk rumah tangga dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Upaya tersebut diarahkan untuk memperluas akses energi yang praktis dan efisien sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi domestik guna mendukung ketahanan energi nasional.
Dukungan tersebut diwujudkan melalui partisipasi PGN dalam kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi pengaturan serta pengawasan gas bumi melalui pipa yang diselenggarakan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama Anggota Komisi XII DPR RI di Kabupaten Trenggalek, Jumat (16/10).
Direktur Gas Bumi BPH Migas, Muhiddin, menjelaskan, pemanfaatan gas bumi melalui jaringan pipa memberikan kemudahan bagi masyarakat karena pasokan gas disalurkan langsung ke rumah pelanggan. Dengan sistem tersebut, pelanggan tidak perlu membeli dan mengganti tabung gas secara berkala.
“Dengan adanya program jargas ini, kita akan bisa menekan impor LPG yang sampai saat ini sudah mencapai 7,5 juta ton per tahun,” ungkapnya.
Dijelaskan, pengembangan jargas menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan pemanfaatan sumber energi domestik sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor. Sosialisasi tersebut juga menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat dan keamanan penggunaan gas bumi melalui jaringan pipa.
Anggota Komisi XII DPR RI, Dr. Sartono mengatakan, pengaturan dan pengawasan penyaluran gas bumi melalui pipa memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan energi, meningkatkan daya saing industri, memberikan kepastian investasi, serta melindungi konsumen.
Menurutnya, pengembangan infrastruktur gas bumi perlu dilakukan secara terintegrasi, mulai dari ketersediaan sumber pasokan hingga penyaluran kepada konsumen akhir. Dengan perencanaan yang tepat, pemanfaatan gas bumi diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian daerah.
“Peluang pembangunan jargas perlu dibahas lebih lanjut bersama kementerian dan lembaga terkait dengan mempertimbangkan potensi wilayah serta kebutuhan masyarakat,” kata Sartono.
Sementara itu, Area Head PGN Sidoarjo, Heri Frastiono, menyampaikan, Kabupaten Trenggalek memiliki potensi ekonomi lokal yang dapat menjadi pertimbangan dalam pengembangan pemanfaatan gas bumi, terutama untuk mendukung kegiatan usaha masyarakat.
Berbagai produk unggulan daerah, seperti keripik tempe, alen-alen, dan produk olahan lainnya, menunjukkan adanya aktivitas UMKM yang membutuhkan pasokan energi untuk menunjang proses produksi. Gas bumi berpotensi menjadi salah satu alternatif sumber energi bagi pelaku usaha apabila didukung ketersediaan pasokan dan infrastruktur yang memadai.
“Gas bumi memiliki keunggulan dari sisi kepraktisan, kenyamanan, potensi efisiensi biaya energi, serta karakteristik pembakaran yang lebih bersih. Bagi pelaku UMKM, ketersediaan energi yang andal dan berkelanjutan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran proses produksi dan pengembangan usaha,” jelas Heri.
Ditambahkan, pengembangan pemanfaatan gas bumi di suatu wilayah harus mempertimbangkan sejumlah aspek. Di antaranya ketersediaan pasokan, kesiapan infrastruktur, potensi kebutuhan pelanggan, serta keekonomian pembangunan jaringan agar pengembangannya dapat berjalan secara berkelanjutan.
“PGN senantiasa terbuka untuk berkolaborasi dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam mengidentifikasi potensi pengembangan pemanfaatan gas bumi di berbagai daerah, termasuk Trenggalek. Melalui sinergi dan perencanaan yang terukur, kami berharap manfaat gas bumi domestik dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dan pelaku usaha,” tambahnya.
Melalui kegiatan tersebut, PGN bersama BPH Migas, DPR RI, dan pemangku kepentingan terkait mendorong peningkatan pemahaman masyarakat mengenai manfaat, keamanan, serta penggunaan gas bumi melalui jaringan pipa.
Ke depan, pengembangan jargas di Trenggalek tetap memerlukan kajian terkait kesiapan pasokan, infrastruktur, kebutuhan pelanggan, dan kelayakan ekonomi. Sinergi antara pemerintah, regulator, legislatif, badan usaha, dan masyarakat diharapkan dapat membuka peluang perluasan akses energi domestik sekaligus mendukung produktivitas UMKM dan pertumbuhan ekonomi daerah.(aln)
