JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Tengah mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan digital yang semakin berkembang. Kemudahan mengakses layanan keuangan perlu diimbangi pemahaman dan literasi yang memadai agar masyarakat tidak terjebak investasi bodong, pinjaman online (pinjol) ilegal, maupun kejahatan keuangan lainnya.
Pesan tersebut disampaikan dalam Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2026 yang digelar di Lapangan Parkir eks E-Plaza Semarang, Sabtu (7/11/2026). Kegiatan tersebut diisi edukasi keuangan, talkshow, pemberian penghargaan, serta hiburan dari grup musik Guyon Waton yang menarik ribuan masyarakat.
Kepala OJK Jawa Tengah Hidayat Prabowo mengatakan, tingkat inklusi keuangan di Jawa Tengah pada 2026 telah mencapai sekitar 95 persen. Sementara tingkat literasi keuangan berada di angka 72,8 persen.
Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan semakin luasnya akses masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan. Namun, masih terdapat kesenjangan antara kemudahan memperoleh akses dan pemahaman dalam memanfaatkan layanan keuangan secara tepat.
“Jangan sampai masyarakat sudah memiliki akses terhadap layanan keuangan, tetapi belum memahami bagaimana menggunakannya dengan benar. Inklusi harus diimbangi dengan literasi agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam berbagai penawaran yang merugikan,” ujarnya.
Hidayat menjelaskan, pemahaman keuangan semakin penting seiring pesatnya perkembangan layanan digital. Masyarakat perlu memahami risiko setiap produk keuangan sekaligus menjaga keamanan dalam melakukan transaksi secara daring.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran keuntungan besar dalam waktu singkat. Terlebih jika penawaran tersebut disampaikan melalui pesan singkat atau media sosial dengan mengatasnamakan lembaga keuangan tertentu.
“Ketika ada tawaran yang mencurigakan, jangan panik dan jangan langsung percaya. Cari tahu terlebih dahulu kebenarannya. Kalau ada keluarga atau teman yang berpotensi menjadi korban, ingatkan,” katanya.
Direktur OJK Jawa Tengah, Taufik Andriawan menambahkan, masyarakat perlu menerapkan prinsip 2L, yakni Legal dan Logis sebelum menggunakan produk maupun layanan keuangan. Prinsip tersebut menjadi salah satu langkah sederhana untuk menghindari berbagai penawaran keuangan ilegal.
Legal berarti memastikan perusahaan atau penyedia layanan telah memiliki izin dari otoritas berwenang. Sedangkan logis berkaitan dengan kewajaran penawaran, terutama imbal hasil atau keuntungan yang dijanjikan.
Ia mencontohkan, masyarakat patut mencurigai penawaran investasi yang menjanjikan keuntungan hingga 100 persen dalam satu bulan tanpa risiko. Sebab, setiap instrumen investasi memiliki risiko yang perlu dipahami sebelum masyarakat memutuskan untuk menanamkan dana.
“Kalau ada penawaran keuntungan yang tidak masuk akal, masyarakat harus waspada. Jangan hanya melihat iming-iming keuntungan, tetapi periksa legalitas dan pahami risikonya,” jelasnya.
Untuk memastikan legalitas produk maupun layanan jasa keuangan, masyarakat dapat memanfaatkan layanan Kontak OJK melalui nomor 157. Layanan tersebut dapat digunakan untuk memperoleh informasi dan melakukan pengecekan terkait aktivitas jasa keuangan.
Taufik juga menyoroti berbagai persoalan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan ilegal, termasuk judi online dan pinjol ilegal. Masyarakat diminta menjaga keamanan data pribadi serta rekening perbankan agar tidak dimanfaatkan pihak lain untuk kepentingan yang merugikan.
Dalam memperkuat perlindungan konsumen, OJK terus meningkatkan koordinasi dengan sejumlah pihak, di antaranya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kementerian Komunikasi dan Digital, serta aparat penegak hukum. Sinergi tersebut dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan layanan keuangan sekaligus menekan aktivitas keuangan ilegal.
Sementara itu, perwakilan Bursa Efek Indonesia (BEI) Jawa Tengah I, Fanny Rifki menyampaikan, edukasi mengenai pasar modal juga terus diperluas. Sepanjang Januari hingga November 2026, BEI telah menyelenggarakan sekitar 300 kegiatan Sekolah Pasar Modal.
Selain itu, terdapat sekitar 45 galeri investasi yang tersebar di berbagai lingkungan, mulai dari perguruan tinggi, sekolah, hingga pemerintah daerah. Keberadaan fasilitas tersebut menjadi salah satu sarana untuk memperkenalkan pasar modal kepada masyarakat.
Fanny mengatakan, edukasi investasi tidak cukup hanya mendorong pertumbuhan jumlah investor. Masyarakat juga harus memahami karakteristik instrumen investasi yang dipilih dan menyesuaikannya dengan profil risiko masing-masing.
“Yang kita dorong bukan hanya jumlah investornya, tetapi juga kualitas investornya. Masyarakat harus memahami produk investasi yang dipilih, termasuk risiko yang menyertainya,” ujarnya.
Melalui Puncak Bulan Inklusi Keuangan 2026, OJK bersama pelaku industri jasa keuangan berharap pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan semakin meningkat. Dengan demikian, perluasan akses keuangan dapat berjalan beriringan dengan peningkatan literasi dan perlindungan konsumen.
Masyarakat diharapkan tidak hanya semakin mudah mengakses berbagai layanan keuangan, tetapi juga mampu memanfaatkannya secara aman, bijak, dan bertanggung jawab. (aln)
