JATENGPOS.CO.ID, JAKARTA– Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan pelindungan konsumen industri Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau fintech lending. Upaya tersebut dilakukan melalui peluncuran Pedoman Keamanan dan Ketahanan Siber serta penandatanganan Pakta Integritas Penerapan Etika Penagihan dan Pelindungan Konsumen.
Langkah ini dilakukan untuk membangun industri fintech lending yang aman, tangguh, dan berintegritas di tengah meningkatnya ancaman siber serta risiko operasional layanan keuangan digital. Penguatan tersebut juga diharapkan mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan pendanaan berbasis teknologi.
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK, Agusman mengatakan, penyelenggara LPBBTI perlu mengubah pendekatan dari sekadar keamanan siber (cyber security) menjadi ketahanan siber (cyber resilience). Menurutnya, kemampuan menghadapi gangguan, merespons serangan, hingga memulihkan layanan menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan usaha.
“Tidak ada sistem yang sepenuhnya kebal terhadap serangan siber. Karena itu, penyelenggara LPBBTI harus memiliki kemampuan untuk mengantisipasi, mendeteksi, merespons, dan memulihkan layanan secara cepat ketika terjadi insiden. Ketahanan siber merupakan fondasi penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat,” kata Agusman.
Pedoman Keamanan dan Ketahanan Siber LPBBTI tersebut mencakup lima aspek utama, yakni tata kelola keamanan siber, identifikasi keamanan siber, pelindungan keamanan siber, deteksi dan pemantauan, serta penanganan dan pemulihan insiden siber. Pedoman ini juga dilengkapi instrumen penilaian mandiri (self-assessment) untuk mengukur tingkat kematangan keamanan siber sekaligus mengidentifikasi kelemahan yang perlu diperbaiki.
Penerapan pedoman dilakukan secara proporsional dan berbasis risiko dengan mempertimbangkan skala usaha, kompleksitas, serta karakteristik masing-masing penyelenggara. Agusman menegaskan, penguatan keamanan siber bukan hanya menjadi tanggung jawab divisi teknologi informasi, tetapi juga bagian dari tata kelola dan manajemen risiko perusahaan.
Karena itu, keterlibatan direksi, dewan komisaris, hingga seluruh pegawai diperlukan untuk memastikan sistem keamanan berjalan secara menyeluruh. Sementara itu, Deputi IV Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Slamet Aji Pamungkas, menyebut ancaman siber kini telah menjadi risiko bisnis yang dapat berdampak luas terhadap perusahaan.
“Ancaman siber dapat menimbulkan kerugian finansial, mengganggu operasional, serta merusak reputasi dan keberlangsungan perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ketahanan siber sektor jasa keuangan,” jelasnya.
Pedoman tersebut disusun OJK dengan dukungan dan masukan dari BSSN, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Asosiasi Fintech Indonesia Layanan Pendanaan Digital (AFTECH LPD), serta ISACA Indonesia Chapter.
Selain penguatan keamanan siber, OJK juga mendorong peningkatan kepatuhan terhadap etika penagihan melalui penandatanganan Pakta Integritas antara penyelenggara LPBBTI dan Perusahaan Jasa Penagihan (PJP). Komitmen ini diarahkan untuk memastikan proses penagihan berlangsung secara profesional, bertanggung jawab, dan tetap memperhatikan hak konsumen.
Agusman menegaskan, praktik penagihan harus dilakukan sesuai ketentuan dengan mengedepankan pelindungan konsumen dan menjaga kerahasiaan data pribadi. Penagihan juga tidak boleh disertai intimidasi maupun kekerasan.
“Praktik penagihan harus mengedepankan pelindungan konsumen, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta bebas dari intimidasi dan kekerasan. OJK menekankan pentingnya tanggung jawab penyelenggara dalam memastikan seluruh proses penagihan dilaksanakan sesuai ketentuan dan prinsip etika,” tegasnya.
Melalui dua inisiatif tersebut, OJK mendorong penyelenggara LPBBTI untuk terus memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan ketahanan operasional. Penguatan keamanan data serta penerapan praktik penagihan yang bertanggung jawab diharapkan dapat mendukung pertumbuhan industri fintech lending yang sehat dan berkelanjutan.(aln)
