Gandeng Media, DJP Jateng I Sosialisasikan Aturan Baru dan Pengurangan Sanksi Pajak


JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Penguatan pemahaman masyarakat terhadap regulasi perpajakan membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk insan media. Karena itu, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah I mengajak media memperkuat sinergi melalui kegiatan Srawung Bareng PMK-71 Tahun 2026 di Gedung Keuangan Negara II Semarang, Selasa (17/11).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Lantai 7 tersebut menjadi ruang komunikasi sekaligus pembekalan bagi jurnalis mengenai perkembangan kebijakan perpajakan. Melalui kolaborasi ini, media diharapkan mampu menyampaikan informasi pajak secara akurat, berimbang, dan mudah dipahami masyarakat.

Sejumlah regulasi menjadi materi pembahasan, di antaranya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44 Tahun 2026 tentang persyaratan menjadi kuasa di bidang perpajakan serta PMK Nomor 55 Tahun 2026 tentang konsultan pajak dan pihak lain yang bertindak sebagai kuasa wajib pajak.

Dalam PMK Nomor 44 Tahun 2026 diatur pihak-pihak yang dapat ditunjuk sebagai kuasa wajib pajak, mulai dari konsultan pajak, suami atau istri, keluarga sedarah atau semenda sampai derajat kedua, hingga pihak lain yang memenuhi persyaratan. Penunjukan dilakukan melalui Surat Kuasa Khusus, baik secara elektronik maupun tertulis.

Sementara itu, PMK Nomor 55 Tahun 2026 mengatur profesionalisme konsultan pajak dan pihak lain yang bertindak sebagai kuasa wajib pajak. Ketentuan tersebut mencakup klasifikasi izin konsultan pajak tingkat A, B, dan C, pengembangan kompetensi berkelanjutan, keanggotaan asosiasi profesi, hingga pembinaan dan pengawasan.

Baca juga:  BYD Haka Semarang Segera Hadirkan BYD Flash, Isi Baterai 70 Persen Hanya 5 Menit

Untuk memberikan gambaran praktik di lapangan, kegiatan tersebut juga menghadirkan Ketua IKPI Pengurus Daerah Jawa Tengah M. S. Umbaran. Ia berbagi pengalaman mengenai profesi konsultan pajak, pendampingan wajib pajak, serta pentingnya menjaga profesionalisme dan integritas dalam memberikan layanan perpajakan.

Tak hanya membahas regulasi kuasa wajib pajak dan konsultan pajak, DJP juga memberikan sosialisasi mengenai Program Pengurangan Sanksi Administratif berdasarkan PMK Nomor 71 Tahun 2026. Materi tersebut disampaikan Fungsional Penyuluh Pajak agar insan media dapat memahami sekaligus menyebarluaskan informasi program kepada masyarakat.

PMK Nomor 71 Tahun 2026 merupakan perubahan atas PMK Nomor 118 Tahun 2024 yang mengatur tata cara pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan di bidang perpajakan. Kebijakan ini memberikan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, termasuk denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dengan persyaratan dan periode tertentu.

Untuk penyampaian secara sukarela SPT Tahunan Tahun Pajak 2025 dan sebelumnya serta SPT Masa sampai dengan Masa Pajak September 2026 yang berstatus kurang bayar, pengurangan sanksi dapat mencapai 100 persen apabila kewajiban diselesaikan pada 8 Oktober hingga 31 Desember 2026. Besaran pengurangan selanjutnya menjadi 50 persen untuk periode 1 Januari hingga 31 Maret 2027 dan 25 persen pada 1 April hingga 30 Juni 2027.

Baca juga:  Selain Capaian UHC, Pemkot Semarang Serius Tingkatkan Mutu Layanan Kesehatan

Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I, Arif Yanuar mengatakan, media memiliki peran strategis sebagai jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, komunikasi dan pemahaman yang baik mengenai kebijakan perpajakan perlu terus dibangun bersama.

“Melalui Srawung Bareng ini, kami berharap rekan media memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai kebijakan dan program DJP, sekaligus wawasan praktis dari para narasumber. Kami berharap sinergi ini membantu penyampaian informasi perpajakan yang tepat, berimbang, dan mudah dipahami masyarakat,” ungkap Arif.

Melalui kegiatan tersebut, Kanwil DJP Jawa Tengah I berharap kolaborasi dengan insan media dapat terus berlanjut. Penyebarluasan informasi perpajakan yang edukatif dan konstruktif diharapkan mampu meningkatkan pemahaman serta kepatuhan wajib pajak, sekaligus mendukung penerimaan negara.(aln)



TERKINI

Rekomendasi

...