OJK dan BI Perluas Layanan Penyelesaian Sengketa Konsumen Sektor Keuangan


JATENGPOS.CO.ID, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bank Indonesia (BI) memperkuat pelindungan konsumen sektor keuangan melalui perluasan layanan penyelesaian sengketa. Langkah ini dilakukan dengan memperluas cakupan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) hingga mencakup industri sistem pembayaran.

Penguatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan Bersama LAPS SJK tentang Tata Cara Kerja Sama dan Koordinasi dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penandatanganan dilakukan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono bersama Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta dalam rangkaian Kick-Off Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen Tahun 2027 (GEBER PK 2027) di Jakarta, Senin (16/11).

Dicky Kartikoyono mengatakan, kesepakatan tersebut diharapkan mampu mempercepat penyelesaian sengketa konsumen melalui koordinasi yang lebih proaktif antara kedua otoritas. Dengan demikian, potensi kerugian konsumen dapat ditekan sekaligus mendorong peningkatan kualitas produk dan layanan industri jasa keuangan.

“Kecepatan inovasi di industri jasa keuangan harus diimbangi dengan kecepatan dalam melakukan pelindungan konsumen, kita tidak boleh selalu menunggu masalah menjadi besar, baru kemudian memperbaiki sistem. Setiap pengaduan harus menjadi pembelajaran untuk memperbaiki produk, proses, perilaku, dan pengawasan,” kata Dicky.

Menurutnya, setiap pengaduan konsumen harus menjadi bahan evaluasi bagi pelaku usaha untuk memperbaiki kualitas layanan dan perilaku bisnis. Karena itu, industri jasa keuangan diharapkan tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah, tetapi juga mampu mengidentifikasi potensi risiko sejak awal.

Baca juga:  Luka Robek di Dahi Ditangani Cepat Berkat Keanggotaan JKN-KIS

Dicky juga menekankan pentingnya sinergi antara OJK, BI, kementerian dan lembaga, serta industri jasa keuangan dalam membangun ekosistem pelindungan konsumen yang terintegrasi. Kerja sama tersebut mencakup upaya pencegahan risiko, penanganan pengaduan, hingga penyelesaian sengketa secara adil.

Sementara itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta menyampaikan, petunjuk pelaksanaan bersama tersebut semakin memperkuat koordinasi kedua otoritas dalam penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK sesuai kewenangan masing-masing. OJK dan BI akan terus meningkatkan sinergi untuk mendukung pelindungan konsumen sektor keuangan secara menyeluruh.

Perluasan cakupan layanan ini menjadi langkah penting seiring berkembangnya industri jasa keuangan dan sistem pembayaran. Konsumen kini memiliki akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih terintegrasi ketika menghadapi permasalahan dengan penyelenggara jasa keuangan maupun sistem pembayaran.

LAPS SJK sendiri telah memperoleh persetujuan OJK pada 29 Desember 2020 dan mulai beroperasi pada 1 Januari 2021. Lembaga tersebut menyediakan layanan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan mengedepankan prinsip independensi, keadilan, efektivitas, efisiensi, serta kemudahan akses bagi konsumen.

Perkembangan berikutnya, Bank Indonesia memberikan persetujuan kepada LAPS SJK pada 6 Oktober 2026 untuk menangani sengketa konsumen dengan penyelenggara di sektor sistem pembayaran yang berada dalam kewenangan BI. Persetujuan ini sekaligus memperluas peran LAPS SJK dalam mendukung penyelesaian sengketa konsumen sektor keuangan secara terintegrasi.

Penguatan layanan tersebut juga sejalan dengan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Regulasi ini memberikan pilihan kepada konsumen untuk mengajukan sengketa kepada lembaga atau badan penyelesaian sengketa yang memperoleh persetujuan otoritas sektor keuangan maupun melalui pengadilan apabila penanganan pengaduan oleh pelaku usaha belum menghasilkan kesepakatan.

Baca juga:  Angkut Ribuan Kerupuk Tiap Hari, Poniman Setia Pakai Supra Fit

Dalam mekanismenya, Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK) menjadi lini pertama atau first line of defense dalam pelindungan konsumen. Pelaku usaha bertanggung jawab menangani dan menyelesaikan pengaduan konsumen terlebih dahulu melalui mekanisme internal atau Internal Dispute Resolution (IDR).

Apabila pengaduan yang mengandung unsur sengketa belum mencapai kesepakatan melalui mekanisme internal tersebut, konsumen dapat melanjutkan proses penyelesaian melalui LAPS SJK dengan mekanisme External Dispute Resolution (EDR) sesuai persyaratan yang berlaku. Konsumen juga tetap memiliki pilihan untuk menempuh jalur pengadilan.

LAPS SJK menangani sengketa yang bersifat keperdataan dan telah memenuhi persyaratan penanganan pengaduan internal oleh pelaku usaha, tetapi belum menghasilkan kesepakatan penyelesaian. Selain itu, sengketa yang diajukan tidak sedang dalam proses maupun telah memperoleh putusan dari pengadilan, arbitrase, atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya.

OJK dan BI menegaskan, perluasan layanan tersebut harus diikuti kesiapan operasional LAPS SJK serta komitmen pelaku usaha dalam mendukung pelaksanaan petunjuk bersama. Hal ini penting agar proses penyelesaian sengketa dapat berjalan optimal dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak.

Pelaku usaha juga didorong memperkuat mekanisme penanganan pengaduan serta mendukung penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK sesuai ketentuan. Melalui penguatan koordinasi ini, OJK dan BI berharap ekosistem pelindungan konsumen sektor keuangan semakin efektif, adil, dan mampu memberikan kepastian bagi konsumen maupun pelaku usaha. (aln)



TERKINI

Rekomendasi

...