JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Water.org bekerja sama dengan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), mendorong peningkatan kapasitas Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan (KPSPAMS) agar dapat mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan.
Salah satu tujuannya adalah meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat perdesaan terhadap akses air minum aman dan sanitasi. Dalam mendorong peningkatan akses air minum dan sanitasi, Direktur Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya (DJCK), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Yudha Mediawan, menekankan perlunya perencanaan yang tepat dan pemanfaatan berbagai alternatif sumber pembiayaan untuk mendukung pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan penyediaan akses air minum dan sanitasi.
“Salah satu bentuk pembiayaan alternatif dan kerja sama dengan berbagai pihak adalah dengan menggandeng lembaga keuangan untuk ikut berpartisipasi dalam pembiayaan akses air minum dan sanitasi,” terangnya dalam webinar “Peran Lembaga Penjamin dalam Pembiayaan Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS) oleh Lembaga Keuangan untuk Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi di Perdesaan” melalui aplikasi zoom, Selasa (22/6/2021).
Direktorat Air Minum, Kementerian PUPR, Water.org, dan PT Penjaminan Kredit Daerah Jawa Tengah (PT Jamkrida Jateng) telah melakukan kerja sama untuk memberikan penjaminan kredit kepada lembaga keuangan, yaitu seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (BPR BKK), di Jawa Tengah yang memiliki produk kredit air dan sanitasi untuk KPSPAMS.
Direktur Utama PT Jamkrida Jateng, Nazir Siregar mengungkapkan bahwa kerja sama pertama, telah sukses dilaksanakan dan berakhir pada 31 Desember 2020. Kerja sama tersebut kemudian dilanjutkan dengan kerja sama ke II hingga 31 Desember 2022.
Sampai dengan April 2021, PT Jamkrida Jateng melalui skema kerja sama dengan KemenPUPR dan Water.org, telah memberikan 41 penjaminanan kredit dengan total nominal pokok pinjaman sebesar Rp 1.203.000.000 kepada 9 lembaga keuangan yang menyalurkan kredit kepada KPSPAMS.
“Fasilitas penjaminan kredit tersebut telah mempermudah KPSPAMS mengakses lembaga keuangan. Di lain sisi, penjaminan juga membuat lembaga keuangan merasa aman untuk memberikan kredit kepada KPSPAMS,” ujarnya.
Menurutnya, kredit mikro turut berperan dalam meningkatkan akses air minum bagi 4,2 juta jiwa dan terpenuhinya target 100 persen akses air minum bagi 405 desa di Jawa Tengah melalui Program Pamsimas. Keberhasilan ini menjawab keraguan stereotype “kurang profit” nya sektor pembiayaan akses air dan sanitasi, khususnya untuk KPSPAMS.
Sementara itu, Water.org selama mendukung program Pamsimas dari Kementerian PUPR, hingga Mei 2021 telah tersalurkan sebanyak 424 pinjaman untuk pengembangan air minum dan sanitasi dengan total pokok pinjaman lebih dari Rp 14 miliar dari sekitar 22 lembaga keuangan.
“Dalam catatan kami, 97% KSPAMS membayar dengan baik pinjaman yang diberikan melalui lembaga keuangan yang didukung penuh penjaminanya oleh PT Jamkrida Jateng. Selain itu kami juga melakukan pendampingan dan bantuan teknis dalam pengembangan tata kelola atau manajemen, perencanaan pengembangan sistem, hingga penyusunan proposal bisnis,” jelas Senior Program Manager Water.org Indonesia, Rachmad Hidayad.
Kepala Biro Perekonomian Provinsi Jawa Tengah, Edy Sulistyo Bramantyo, menyatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendukung sepenuhnya kerja sama KemenPUPR, Water.org, dan PT Jamkrida Jateng karena penjaminan kredit untuk KPSPAMS adalah salah satu strategi pencapaian akses air minum dan sanitasi sesuai RPJMN 2020-2024.
“Fasilitas penjaminan telah nyata membantu masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah serta yang berada di daerah terpencil dalam mengakses air minum dan sanitasi,” imbuhnya.
Dia juga menambahkan, program Pamsimas di Jawa Tengah telah menunjukkan kontribusi yang cukup baik. Dari total 4.828 desa Pamsimas di Jawa Tengah (sampai dengan akhir tahun 2020), terdapat 4.631 desa hijau (95,91 persen), 101 desa kuning (2,09 persen), dan 96 desa merah (1,98 persen). ‘Desa Hijau’, yang dimaksud adalah KPSPAMS yang berpotensi mampu mengakses kredit mikro dari lembaga keuangan. (rit)
