JATENGPOS.CO.ID, UNGARAN- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh gubernur, bupati, dan wali kota di Indonesia untuk segera meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Bagaimana kesiapsiagaan di daerah menghadapi becana ini?
Mendagri Tito menyampaikan hal itu menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia pada 17 November 2025 dan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) per 13 November 2025 mengenai adanya aktivitas gelombang atmosfer dan sirkulasi siklonik yang berpotensi memicu cuaca ekstrem.
Menyikapi kondisi tersebut, melalui Surat Edaran bernomor 300.2.8/9333/SJ, Tito meminta para kepala daerah mengambil langkah-langkah strategis.
Hal itu di antaranya meminta kepala daerah segera memetakan daerah rawan bencana hidrometeorologi berdasarkan kajian risiko, rencana kontingensi, dan rekayasa cuaca.
Daerah juga diminta mengoptimalkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) serta menyiagakan sumber daya perangkat daerah, masyarakat, dan dunia usaha untuk mengantisipasi terjadinya bencana di kawasan yang dinilai rawan.
“Melakukan pengendalian operasi dan penyiapan logistik serta peralatan yang memadai untuk mendukung layanan penanggulangan bencana,” kata Tito dalam keterangannya, Selasa (18/11/2025).
Selain itu, Tito meminta kepala daerah melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi serta simulasi tanggap bencana untuk meningkatkan respons masyarakat dan menentukan langkah kesiapsiagaan. Hal ini penting untuk mengurangi risiko dan dampak bencana hidrometeorologi.
Kemudian, kepala daerah perlu mengaktifkan posko bencana dan melaksanakan apel kesiapsiagaan dengan melibatkan TNI, Polri, Basarnas, instansi vertikal, relawan, dan unsur masyarakat lainnya. Kegiatan ini juga perlu dipublikasikan melalui media elektronik dan cetak.
Tak hanya itu, kepala daerah juga harus melakukan pemantauan situasi terkini secara cermat dan berkelanjutan (real time) berdasarkan informasi dari BMKG. Kemudian menyosialisasikan dan menyebarluaskan informasi berbasis data bencana yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah dengan menggunakan media elektronik dan cetak.
Kabupaten Semarang Siaga 24 Jam
Kabupaten Semarang menjadi salah satu wilayah masuk pemetaan potensi bencana tersebut, Bupati Semarang H Ngesti Nugraha telah melakukan antipasi dengan melakukan beberapa langkah. Diantaranya, meng-upgrade peralatan fasilitas penanganan bencana dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Semarang.
“Seluruh kebutuhan peralatan untuk penanganan bencana kita terus dilengkapi. Jadi yang dilengkapi itu tidak hanya di BPBD, tapi juga di instansi lain,” ujarnya saat ditemui.
Pihaknya terus melakukan komunikasi dengan dinas terkait, mulai dari DPU, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Perhubungan. Bahkan untuk alat berat jika milik BPBD dan DPU masih kurang, akan dilengkapi bahkan jika anggaran kurang dilakukan dengan sewa.
Ngesti Nugraha mengungkapkan cuaca ekstrem yang mengakibatkan hujan lebat dan angin kencang diprediksi akan terjadi hingga awal 2026. Pemkab Semarang terus melakukan konsolidasi dan sinergi dengan TNI-Polri, PMI, Baznas, dan relawan untuk antisipasi dan penanganan.
“Karena saat ini curah hujan tinggi, anginnya kencang saya minta masyarakat Kabupaten Semarang agar waspada. Jika ada pohon yang membahayakan maka segera dipotong. Begitu juga lahan yang rawan longsor agar warga di sekitarnya selalu waspada,” ujar Bupati Ngesti Nugraha.
Data bencana sepanjang tahun ini di Kabupaten Semarang terjadi 15 banjir, 42 kebakaran rumah, dan tiga kebakaran lahan, 19 puting beliung, 72 longsor, satu kali gempa bumi, dan 22 kekeringan.
Kejadian terakhir longsor menimpa bagian belakang bangunan rumah salah satu warga di RT 13 RW 05 Dusun Siroto, Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Rabu (5/11/2025) siang. Beruntung tidak ada korban jiwa, dan tidak ada korban luka.
Hujan lebat disertai angin kencang juga mengakibatkan rumah milik mantan Sekretaris Desa (Sekdes) Bener, almarhum Haryono atau Pedro di Dusun Krajan 1 RT 6 RW 1 Desa Bener Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang mengalami rusak parah setelah tertimpa pohon durian yang berada di belakang rumahnya. Beruntung, kejadian pada pada Selasa (4/11/2025) siang itu tidak menyebabkan korban meninggal dunia maupun luka-luka.
Atas kejadian tersebut Bupati Ngesti Nugraha langsung mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan dan mitigasi dampak bencana. Ia melihat langsung kondisi rumah milik korban dan memastikan tidak ada korban jiwa.
Ia prihatin atas musibah ini beruntung tidak ada korban jiwa, Pemkab sudah berkoordinasi dengan kecamatan dan instansi terkait segera memberikan bantuan para korban bencana.
Selain itu, hujan deras juga menyebabkan sejumlah perkampungan di Kelurahan Bandarjo mengalami banjir akibat luapan air sungai. Banjir juga terjadi di Jalan Muria dan perkampungan belakang pasar Bandarjo, Ungaran Barat. Pemkab Semarang menegaskan Posko Terpadu di Bawen siaga 24 jam untuk pemantauan dan penanganan jika sewaktu-waktu terjadi bencana di wilayahnya.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Semarang Alexander Gunawan mengatakan, pihaknya telah melakukan pemetaan potensi bencana dan identifikasi daerah rawan bencana.
Disebutkan, sejumlah titik rawan yakni sisi lereng pegunungan di Banyubiru, Getasan, Sumowono, dan Jambu potensi kerawanan longsor. Sedangkan, ancaman puting beliung mengintai daerah Suruh, Bringin, Bancak, dan Kaliwungu. Bahaya banjir biasa terjadi di Ambarawa, Tuntang, Getasan, dan Susukan karena ada aliran yang melewati Kota Salatiga.
“Kita siagakan peralatan dan personel dari BPBD, TNI-Polri, dan relawan sebagai bagian dari early warning system (EWS) manual untuk mempermudah informasi dan penanganan dalam kebencanaan,” kata Alex.
Jateng Siapkan BTT Rp 20 Miliar
Menanggapi instruksi Mendagri, Muhammad Tito Karnavian, Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi meminta kepada bupati/wali kota di wilayahnya, agar responsif terhadap kejadian bencana. Para kepala daerah diminta memimpin langsung penanganan, ketika terjadi bencana di daerahnya masing-masing.
Hal itu disampaikan Luthfi saat Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana di kantornya, Selasa (18/11/2025). Rapat tersebut juga dihadiri perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kepala daerah, TNI, Polri, dan stakeholder terkait.
“Jika terjadi bencana di wilayah Jawa Tengah, kepala daerah harus memimpin langsung di lapangan. Jangan menunggu instruksi provinsi,” tegas Luthfi.
Menurutnya, penanggulangan bencana tidak bisa hanya dibebankan pada BPBD. Semua unsur mulai dari kementerian, sampai pemerintah kabupaten/kota, harus terlibat aktif.
“Penanggulangan bencana adalah urusan bersama, bukan hanya BPBD,” ujar Luthfi.
Dia mengingatkan, puncak musim hujan diperkirakan terjadi hingga Desember, sehingga seluruh daerah harus memastikan kesiapsiagaan penuh.
Dalam kesempatan itu, Ia meminta seluruh daerah memetakan ulang titik rawan, termasuk wilayah banjir seperti Semarang, Demak, Jepara, Pekalongan, Cilacap, serta kawasan rawan longsor, seperti Banjarnegara, Purbalingga, Wonosobo, Kebumen, Karanganyar, dan Cilacap.
“Semua titik rawan harus di-review. Mana jalur air, mana potensi longsor, mana lokasi yang harus diamankan,” tambahnya.
Luthfi juga meminta pemkab/ pemkot memastikan kesiapan sumber daya manusia (SDM), sarana prasarana, dan logistik. Sistem peringatan dini juga harus dijalankan hingga ke tingkat desa.
Gubernur menginstruksikan seluruh unsur untuk memperkuat koordinasi lintas sektor. Menurutnya, tidak boleh ada egosektoral dalam penanganan bencana.
“Semua harus bekerja dalam satu komando, tujuannya keselamatan masyarakat,” tegas Luthfi.
Dikatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah menyiapkan anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT) sebanyak Rp20 miliar. Anggaran tersebut bisa dialokasikan untuk daerah yang terkena bencana alam. (muz)