JATENGPOS.CO.ID, UNGARAN- Dua hari penuh, Jumat (15/5/2026) sampai Sabtu (16/5/2026) hari ini, Hotel Griya Persada Bandungan, Kabupaten Semarang berubah jadi ruang adu gagasan. Ikatan Alumni Universitas Muhammadiyah Semarang (IKAMUS) menggelar Rapat Kerja (Raker) yang dirangkai dengan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Hilirisasi Inovasi Sains untuk Program Makan Bergizi Gratis Berkelanjutan”.
Forum ini mempertemukan akademisi, peneliti, pemerintah, legislatif, praktisi, dan berbagai pemangku kepentingan. Tujuannya satu, menguatkan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berbasis riset, inovasi sains, dan tata kelola berkelanjutan. Dihadiri perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) dan Komisi IX DPR RI sebagai mitra kerja.
Rektor UNIMUS Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd dalam kesempatan ditemui wartawan seusai membuka FGD mengatakan, SPPG di Unimus Semarang bukan sekedar wacana namun sudah beroperasional sejak tahun 2022.
“Di Universitas Muhammadiyah Semarang itu sudah berdiri SPBG, bukan rencana ya, sejak Oktober 2022 sudah operasional dan penerima manfaat kuotanya sebanyak 3.000 paket,” ujarnya kepada Jateng Pos, Jumat (15/5/2026).
Bagi Unimus, lanjut Prof Masrukhi, program MBG sejalan dengan nilai Muhammadiyah. Sebuah program yang bagus dari pemerintah dan sesuai dengan ketentuan Muhammadiyah, membantu pemerintah dan golongan manapun yang berupaya untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat.
”Karena itu, Unimus memberi dukungan penuh program ini. Dengan potensi yang ada, Unimus memberikan support secara penuh untuk kelanjutan program BGN ini. Termasuk juga nanti ada BGN, BOS, kampus di Unimus Semarang,” jelasnya.
Soal kualitas SPPG Unimus, Prof Masrukhi mengaku tidak diragukan lagi. Selama beroperasi tidak pernah ada hambatan maupun keluhan. Penerima manfaat SPPG Unimus diantaranya; anak SD, SMP, SMA, bahkan mahasiswa yang tinggal di pondok pesantren kampus
“Kami juga secara sampling selalu mengontrol kualitas makanan seperti apa, kemudian juga ketepatan kepada penerima manfaat, pembagian jam berapa, bagaimana caranya dan seterusnya. Alhamdulillah semuanya lancar,” ungkapnya.
Deputi Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional Dr. Gunalan, AP., M.Si., menegaskan keterlibatan kampus dalam pelaksanaan program pemerintah sangat dibutuhkan. Salah satu program unggulan dari Kedeputian Program dan Kerja Sama adalah bagaimana melibatkan kampus dalam penyelesaian persoalan-persoalan yang tidak bisa diselesaikan sendiri karena bersifat ilmiah dan kajian teoritis.
”BGN sudah menjalankan skema ini di beberapa kampus. Di Unimus, skema itu akan masuk lebih dalam. Kami akan melibatkan mahasiswa Unimus nantinya akan turun ke masyarakat saat ke KKN. Itu kita akan melatih, kita akan berikan pembekalan misalnya ada TOT (Training of Trainers). Harapannya itu bisa menjadi agen edukasi ketika mereka turun di masyarakat menyampaikan bagaimana sebenarnya program MBG yang baik,” jelasnya.
Keterlibatan pihak kampus, lanjut Gunalan, melalui kegiatan MBG Goes to Campus ini sangat diharapkan memberi kontribusi besar terhadap kelancaran progrom MBG. Kerjasamanya tak berhenti di edukasi. Kampus akan didorong membuat riset dan kajian.
“Kalau di 107 negara yang sudah melaksanakan program MBG, kegiatan tersebut memang sudah menjadi bagian kebijakan kampus misalnya pembuatan skripsi, tesis, kajian, dan lain-lainnya. BGN sudah menyiapkan arah riset. Mahasiswa bisa memilih topik dari empat kluster, yakni kesehatan dan gizi, ekonomi, pendidikan, dan kemiskinan,” jelasnya.
Hasil dari penelitian mahasiswa ini menjadi koreksi dan evaluasi bagian-bagian perbaikan. Salah satu contohnya revisi juknis, selama ini adalah hasil dari berbagai informasi yang didapatkan di masyarakat sehingga terjadi perbaikan-perbaikan.
Kualitas Dapur Harus Dijaga, Bahan Baku Harus Lokal
Ketua Umum IKAMUS juga Anggota DPR RI Komisi IX Dr. Edy Wuryanto, M.Kep, hadir mendampingi BGN ke Unimus. Ia menegaskan keterlibatan perguruan tinggi sudah dibahas di Komisi IX DPR, karena keterlibatan perguruan tinggi, akademisi, dan mahasiswa penting dalam program ini.
“Kita mendorong mahasiswa dan dosen aktif meneliti. Mahasiswa boleh meneliti, dosen boleh meneliti bahkan nanti ada KKNT. Sehingga anak-anak belajar bagaimana mengedukasi masyarakat, karena sesungguhnya program ini niatnya luhur. Ingin SDM kita sehat dan cerdas,” tandasnya.
Ia mengingatkan, program besar harus diimbangi pengawasan kualitas. BGN bekerja keras sampai 62 juta penerima manfaat dalam waktu setahun. Menurutnya, merupakan kerja berat, karena kuantitas harus diikuti dengan kualitas. Pihaknya meminta setiap SPPG harus memenuhi standarisasi quality insurance.
“Standarnya jelas. Pertama memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Kemudian nanti akan naik ke standar HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points). Bahkan akreditasi SPPG harus dilakukan. Grade A, grade B, grade C yang tidak lolos akreditasi di grounded. Itu bagian dari standar quality,” tegasnya.
Standarisasi tersebut harus dilakukan BGN agar kasus-kasus kualitas makanan itu terjaga dengan baik. SPPG yang nakal ia meminta agar ditindak tegas. Edy juga menyorot efek ekonomi MBG, yang kuncinya ada di bahan baku lokal.
Dijelaskan Edy, indikator pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan, kalau bahan baku SPPG itu dari masyarakat sekitar. Telur, ayam, pisang, buah, lele, apapun itu harus lokal. Hal ini membutuhkan effort yang besar karena melibatkan pemerintah daerah. Kalau itu bisa dilakukan, maka putaran uang yang ada di MBG bisa merata dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
”Berdasarkan data BPS pertumbuhan ekonomi 5,6 persen itu salah satunya dihasilkan oleh belanja pemerintah. Itu kita mempertahankan dan tingkatkan, semuanya itu di bawah pengawasan Komisi IX,” pungkasnya. (muz)