JATENGPOS.CO.ID, Semarang – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengajak kalangan DPRD Jateng, termasuk pimpinan dewan untuk mencermati situasi politik di tingkat nasional saat ini.
Demonstrasi mahasiswa di berbagai daerah pada pekan lalu, mengakibatkan korban berjatuhan. Jateng menjadi daerah yang aksi demonstrasinya berlangsung damai karena dukungan masyarakat dan mahasiswa yang punya kedewasaan dalam menyampaikan aspirasi,” katanya di Semarang, Senin.
Hal tersebut disampaikan Ganjar saat memberikan sambutan dalam rapat paripurna dengan agenda pengucapan sumpah dan janji pimpinan DPRD Jateng periode 2019-2024.
Ganjar mengaku prihatin dengan kejadian unjuk rasa di beberapa daerah yang menelan korban jiwa, tidak hanya dari demonstran tapi juga aparat keamanan.
“Bahkan sampai jatuh korban jiwa dua mahasiswa di Kendari dan luka-luka di berbagai tempat, yang korbannya adalah pelajar dan mahasiswa. Konflik di Papua juga tidak kunjung selesai, malah semakin memburuk dengan adanya kerusuhan di Wamena hingga menimbulkan korban,” ujarnya.
Ganjar mencatat, hingga kemarin tercatat sedikitnya 32 korban, salah satunya Soeko Masetiyo seorang dokter asal Yogyakarta dan ada empat warga Jateng yang tinggal di Wamena, dipulangkan ke Jawa Tengah atas inisiasi Pemerintah Provinsi Jateng.
“Segala sesuatu yang tidak terkontrol, akan membawa risiko ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mendukung upaya untuk sama-sama menjaga situasi kondusif Republik Indonesia,” kata mantan anggota DPR RI yang juga politikus PDI Perjuangan itu.
Menurut Ganjar, situasi politik yang terjadi di Indonesia saat ini membutuhkan kepedulian legislatif dan eksekutif sebagai bagian dari pemerintahan.
Dari peristiwa itu, dapat diambil pelajaran bagaimana pentingnya membangun komunikasi yang baik, tanpa sekat, dan mengabaikan batas-batas strata sosial, jabatan, dan proses birokrasi.
Ganjar berharap, anggota DPRD Jateng membukakan komunikasi seluas-luasnya, baik dengan bertatap muka, maupun melalui kanal-kanal sosial media.
“Agak melelahkan sih, tapi sepertinya kita harus masuk pada dunia ini, pada era digital. Mari kita ciptakan Jateng sebagai provinsi yang pemerintahannya dekat dengan rakyat dan selalu bersama sama mencari solusi untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ganjar juga menyampaikan tujuh tuntutan mahasiswa yang ditemuinya saat menggelar unjuk rasa di depan gerbang DPRD Jateng pada Selasa (24/9) lalu kepada seluruh anggota DPRD Jateng.
Tuntutan mahasiswa antara lain, menuntut DPR RI mencabut draf rancangan Undang-Undang KUHP, menuntut presiden untuk memberikan sanksi tegas kepada pelaku pembakaran hutan dan lahan di Indonesia.
Kemudian, menuntut Polri untuk membebaskan dan menghentikan kriminalisasi aktivis Papua, pejuang hak asasi manusia, dan bertanggung jawab atas pemulihan nama setiap aktivis serta menghentikan segala intimidasi terhadap masyarakat Papua.
Serta menuntut pemerintah untuk menjamin terlaksananya pemberian jasa pelayanan kesehatan melalui BPJS yang baik, dengan skema pembiayaan sepenuhnya ditanggung pemerintah sebagai lembaga yang berkewajiban untuk memenuhi hak atas kesehatan masyarakat Indonesia.
“Saya sudah menyampaikan tuntutan mahasiswa kepada DPR RI, khususnya kepada pimpinan DPR RI secara langsung, juga kepada pemerintah pusat. Semoga bapak ibu yang menjadi wakil rakyat di Jateng dan kepanjangan tangan partai yang ada di pusat, juga berkenan meneruskan tuntutan ini kepada wakil-wakil rakyat kita yang ada di pusat,” katanya.
Seperti diwartakan, pengucapan sumpah dan janji pimpinan definitif DPRD Jateng periode 2019-2024 dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Sri Sutatiek dan bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah.
Kelima pimpinan definitif DPRD Jateng adalah Bambang Kusriyanto (PDI Perjuangan) sebagai ketua DPRD Jateng dengan empat wakil ketua yakni Sukirman (Partai Kebangkitan Bangsa), Heri Pudyatmoko (Partai Gerindra), Ferry Wawan Cahyono (Partai Golkar), dan Quatly Abdulkadir Alkatiri (Partai Keadilan Sejahtera). (fid/ant)
