JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mewanti-wanti Bupati Klaten Sri Mulyani agar tidak mengikuti pejabat sebelumnya yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi karena terlibat kasus suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintah kabupaten setempat.
“Klaten pasti sudah belajar dari kejadian sebelumnya. Maka, yang kita dorong adalah reformasi birokrasinya, bagaimana membangun integritas, penataan sistem, dan PR (pekerjaan rumah, red.) dari Bu Sri Mulyani harus meletakkan kembali dasar-dasar tata kelola pemerintahan yang baik,” kata Ganjar di Semarang, Senin.
Hal tersebut disampaikan Ganjar usai melantik Sri Mulyani menjadi Bupati Klaten menggantikan Sri Hartini yang tertangkap tangan KPK karena menerima suap sebesar Rp2 miliar di akhir Desember 2016.
Sebagai salah satu upaya mencegah kembali terjadinya kasus suap jual beli jabatan di Kabupaten Klaten, Ganjar meminta Bupati Sri Mulyani mengundang KPK untuk melakukan koordinasi, supervisi, dan pencegahan.
“Semua pejabat serahkan LHKPN, anggaran transparan, adanya kanal-kanal informasi sebagai fungsi kontrol masyarakat,” ujarnya.
Ganjar juga meminta Bupati Klaten Sri Mulyani fokus pada penurunan angka kemiskinan di kabupaten setempat yang masih cukup tinggi.
“Setiap melantik kepala daerah, saya selalu minta yang bersangkutan bisa mendeteksi satu per satu warganya yang miskin siapa, kondisinya seperti apa, kira-kira mereka tidak miskin lagi kapan dengan politik anggaran, serta politik legislasi,” katanya.
Bupati Klaten Sri Mulyani yang ditemui terpisah mengaku akan segera melakukan penataan birokrasi serta mengisi puluhan jabatan yang kosong di lingkungan Pemkab Klaten tanpa ada praktik jual beli jabatan.
“Ada 80-an jabatan yang kosong, segera kami rapatkan dengan Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, red.) untuk lakukan pengisian,” ujarnya.
Terkait dengan pengisian jabatan Wakil Bupati Klaten yang saat ini kosong, Sri Mulyani mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada partai politik pengusung, yakni PDI Perjuangan dan Partai NasDem.(udi)
