Gedung Polres Salatiga Label BCB, Butuh Gedung Baru yang Representatif

Wakil Ketua MKD Andi Rio didampingi Kapolres Salatiga AKBP Indra Mardiana. ( foto : ist/ jateng pos).

JATENGPOS.CO.ID, SALATIGA – Seperti halnya bangunan-bangunan kuno lainnya yang banyak dijumpai di Kota Salatiga, gedung Polres Salatiga saat ini merupakan bangunan kuno dan masuk label Benda Cagar Budaya ( BCB). Gedung di jaman Belanda itu terdiri dari pendopo, ruang pimpinan dan ruang Satreskrim.

“ Karena label BCB, maka sulit untuk dilakukan pengembangan pembangunan. Untuk itu kami ingin memanfaatkan lahan sebelah timur, dengan tiga lantai dan kami mengajukan senilai Rp 30 miliar namun info terakhir belum di acc. Mohon sekiranya bisa mensuport terkait dengan pelayanan masyarakat, ” ujar Kapolres Salatiga AKBP Indra Mardiana saat berdialog dengan Mahkamah Kehormatan Dewan ( MKD) di pendopo Polres Salatiga, Minggu ( 20/11/2022).

Selain gedung, Kapolres juga mengutarakan kebutuhannya terkait sarana pendukung lainnya yaitu air water canon dan kendaraan tahanan, meski saat ini sudah ada kerjasama dengan Kejari Salatiga untuk kendaraan tahanan.
“ Namun standar operasionalnya harus sesuai dengan aturan yaitu mobil thanan. Itu tig hal yang kami sampaikan, mohon kiranya ada arahan dan petunjuk lebih lanjut agar nantinya bisa memberikan pelayanan yang lebih baik,” ujar Kapolres kepada sejumlah anggota MKD.

Menanggapi hal ini Waki Ketua MKD Andi Rio Idris Pandjalangi mengatakan, pihaknya dari Komisi III menampung masukan dari Polres Salatiga dan akan mengecek serta akan menyampaikan kepada Badan Anggaran DPR dan Mabes Polri untuk anggaran ke depannya.

Dalam kesempatan itu, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR mensosialisasikan Undang-undang tentang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) khusus bagi pimpinan dan anggota DPR kepada jajaran Forkompimda Kota Salatiga, Minggu (20/11/2022).

Andi Rio mengatakan, sosialisasi ini untuk memberikan gambaran tentang fungsi dan tugas MKD DPR dan TNKB khusus para wakil rakyat kepada jajaran Polres, Kejaksaan Negeri, DPRD dan Pemkot Salatiga. TNKB khusus ini dibuat untuk memperlancar anggota DPR dalam menjalankan tugasnya di daerah pemilihan (dapil) masing-masing, termasuk di Kota Salatiga dan daerah lainnya di wilayah Jawa Tengah. (deb)