JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Masih banyak guru yang belum diangkat pegawai negeri sipil (PNS) dan masih berstatus guru tidak tetap (GTT) dengan gaji honorer.
Tentunya dimungkinkan ia tidak berkompetensi atau kurang memenuhi persyaratan.
“Tentunya jangan tersinggung mungkin juga tidak lolos tes. Saya juga memahami, kami juga ingin hal ini mendapat perhatian dari Kemendikbud. Kami paham, polemik kebutuhan guru di Indoensia juga masih banyak,” tegas Gubernur Ganjar Pranowo dalam Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Solusi Mengatasi Kekurangan Guru dan Permasalahan Guru GTT/Honorer” di Wisma Perdamaian (Wisper), Selasa (28/11).
Hadir pembicara utama Gubernur Ganjar Pranowo, Kadinas Pendidikan Jateng Drs Gatot Bambang Hastowo MPd, Kepala Biro Hukum Kementerian PAN-RB Drs Herman Suryatman Msi dan Sekretaris Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Dr Nurjaman MSi.
Acara digelar dalam rangka Hari Guru Nasaional dan HUT PGRI Ke-72 diadakan Pemprov Jateng dan PGRI Jateng. Peserta yang hadir di antaranya dari anggota PGRI Jateng dan para guru, juga tampak Ketua PGRI Jateng Widadi SH dan Sekretaris Umum Dr Muhdi SH MHum.
Ganjar menegaskan, sekarang ini para guru GTT/honorer karena belum ada pengangkatan dimungkinkan masih ada moratorium dari pusat. Dari Kemendikbud belum ingin membuka PNS guru dan belum ada pengangkatan baru. ”Terpenting para guru harus tetap loyal dalam tugasnya sesuai amanah yang diberikan,” cetusnya.
Sementara Gatot Bambang Hastowo menerangkan bahwa dalam fakta yuridis banyak sekolah masih kekurangan guru PNS. Sehingga banyak sekolah yang merekrut guru tidak tetap.
“Pihak sekolah juga ingin mengangkat guru GTT menjadi pegawai negeri. Akan tetapi sekolah tidak mempunyai kewenangan SK pengangkatan. Apalagi saatini juga masih moratorium pemerintah belum bisa melakukan pengangkatan PNS. Guru harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi agar bisa diangkat dan sudah mengikuti sertifikasi guru,” pesannya.
Herman menambahkan, sungguh ironis saat ini pendidikan di Indonesia masih di bawah Vietnam dilihat dalam survei. “Dan kalau bisa guru di Indonesia bisa bergelar S2,” pungkasnya. (gus/muz)
