JATENGPOS.CO.ID, Semarang – Gubernur Ganjar Pranowo memaparkan beberapa agenda utama dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada 120 calon anggota DPRD Jateng periode 2019-2024 yang akan dilantik pada 3 September 2019.
Saat pidato sambutan pada acara ramah tamah dengan calon legislator terpilih di gedung Gradhika Bakti Praja, Senin, Ganjar menyampaikan salah satu agenda yaitu menjadikan pemerintahan yang berintegritas dan bersih dari berbagai bentuk tindak pidana korupsi.
Menurut Ganjar, cita-cita pemerintahan yang bersih bukanlah isapan jempol belaka, terlebih Pemprov dan DPRD Jateng meraih penghargaan dari KPK sebagai pelapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbaik pada 2018.
Awalnya, LHKPN menjadi laku wajib di kalangan pejabat Pemprov Jateng yang diinisiasi oleh Gubernur Ganjar, kemudian politikus PDI Perjuangan itu mendorong kalangan DPRD Jateng agar melakukan hal serupa.
Hasilnya pada penutupan Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2018 Pemprov Jateng meraih penghargaan untuk kali keempat dan DPRD Jateng meraih penghargaan perdananya.
Terkait dengan capaian itu, Ganjar berharap anggota DPRD Jateng terpilih periode ini tetap menjalankan hal serupa.
“Kita harus makin transparan dan akuntabel karena pada periode lalu selain eksekutif, jajaran legislatif juga 100 persen melaporkan harta kekayaan. Pertanggungjawaban kepada rakyat kita lakukan, pertanggungjawaban kepada Tuhan kita tunaikan,” katanya.
Ganjar menjelaskan selain pelaporan LHKPN salah satu agenda gerakan antikorupsinya adalah menolak gratifikasi.
“Meski di jajaran eksekutif hal tersebut telah terlaksana, namun tidak lengkap jika tidak dijalankan pula oleh legislatif. Daripada meminta gratifikasi, lebih baik indeks kunjungan ditingkatkan,” ujarnya.
Agenda strategis selain gerakan antikorupsi di Jawa Tengah saat ini seperti yang disampaikan Gubernur Ganjar adalah pengentasan kemiskinan, peningkatan sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi dan pertanian.
Mantan anggota DPR RI itu juga berpesan agar anggota dewan terpilih turut memberi perhatian khusus pada 14 kabupaten yang masuk kawasan merah karena tingkat kemiskinannya masih tinggi.
“Ada Wonosobo, Demak, Grobogan, Kebumen dan lainnya. Arah kebijakan pembangunan, mohon untuk politik anggaran diarahkan ke daerah merah. Entah itu infrastruktur, pelatihan, UMKM atau apapun,” katanya. (fid/ant)
