JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan konsultasi publik penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2022 yang bertujuan menyerap aspirasi warga dilakukan secara daring karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19.
“Masyarakat tidak perlu khawatir, silakan aktif memberikan masukan dan usulan kepada kami secara daring melalui kanal yang sudah kami siapkan,” kata Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat membuka masa Musrenbang Provinsi Jateng tahun 2022 di kantornya, Semarang, Rabu.
Ganjar menyebut ada dua kanal yang sudah disiapkan untuk masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam Musrenbang Jateng 2022 yakni di kanal jatengprov.go.id/masukanrkpd2022 dan kanal rembugan.jatengprov.go.id.
“Silakan manfaatkan dua kanal itu untuk memberikan masukan dan saran kepada kami. Setiap usulan dan masukan pasti akan ditampung dan dijadikan pertimbangan dalam penyusunan program kerja,” ujarnya.
Pada pembukaan Musrenbang Jateng 2022 itu, Ganjar juga langsung mencontohkan bagaimana pihaknya tetap menerima masukan masyarakat meskipun lewat daring.
Sebagai contoh, ada forum anak dan penyandang disabilitas yang tetap bisa menyampaikan masukan meskipun melalui aplikasi “zoom meeting”.
Ganjar juga meminta seluruh bupati/wali kota melakukan hal yang sama.
“Ini usulan-usulan bagus dan kalau ini diramu jadi satu, tentu akan menjadi kebijakan yang bagus, naka saya minta semua daerah mengakomodir ini dalam penyusunan program-program prioritas,” katanya.
Terkait dengan perencanaan pembangunan daerah tahun 2022, Ganjar meminta semua daerah menyiapkan program-program prioritas khususnya yang terdampak akibat pandemi menyusul dampak yang sangat besar ditimbulkan.
“Kami minta semua menginventarisir beberapa hal, khususnya terkait pandemi. Kondisi pandemi yang menggempur seluruh sektor, harus menjadi ukuran pertama dalam penyusunan program,” ujarnya.
Target penurunan angka kemiskinan, lanjut Ganjar, menjadi program prioritas utama, termasuk pengurangan angka pengangguran, penyelesaian sektor kesehatan dan upaya untuk meningkatkan ekonomi juga tak kalah penting untuk diselesaikan.
“Termasuk sektor lain seperti infrastruktur dan masukan dari difabel, komunitas anak, perempuan, nelayan, petani dan lainnya harus ditampung untuk ditindaklanjuti,” katanya. (fid/ant)
