JATENGPOS.CO.ID. AMBARAWA- Di bulan Kemerdekaan RI ke-76 ini petani kawasan Rawa Pening terdampak penutupan DAM Tuntang merasa belum ‘‘merdeka”. Lahan tanah milik ribuan petani setempat sudah 2 tahun ini tenggenang air danau hingga tidak bisa ditanami.
Penyebabnya, pintu DAM ditutup oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana Jawa Tengah untuk revitalisasi Rawa Pening yang diprogramkan Kementerian PUPR.
Upaya meminta kebijakan pemerintah pusat agar membuka DAM Tuntang tersebut, dilakukan perwakilan Forum Petani Rawa Pening Bersatu dengan memasang baliho MMT di sejumlah titik strategis di kawasan yang terdampak penutupan, Minggu (1/8/2021) kemarin.
Suwestiyono selaku Ketua Forum Petani mengatakan, pemasangan baliho sebagai ungkapan rasa penderitaan yang dialami ribuan petani. Selama 2 tahun tidak bisa menanam padi membuat kehidupan petani setempat menderita.
“Kita pasang baliho sebagai keterwakilan dari ungkapan penderitaan kita bersama. Mau demo dalam kondisi pandemi tidak mungkin diijinkan, bisa-bisa kami malah ditangkap. Tolonglah pemerintah bantu nasib kami,” ujarnya kepada Jateng Pos di sela-sela pemasangan baliho, Minggu (1/8/2021)..
Disebutkan Suwestiyono petani membuat baliho sebanyak 4 buah berukuran 3 x 4 meter bertuliskan. “Petani Siap Mendukung Program Revitalisasi Rawa Pening Tetapi Mohon Perhatikan Nasib Petani Agar Bisa Tanam; Jangan Tenggelamkan Sawah Kami, Revitalisasi Bikin Petani Menangis”.
Masing-masing dipasang di pintu masuk Desa Bajalen Ambarawa, pinggir areal sawah tergenang di Kelurahan Pojoksari Ambrawa, pertigaan dekat jembatan Tuntang (Desa Asinan Tuntang), dan di depan PIKK (Lopait Tuntang).
Dalam sesi pemasangan baliho pertama di Bejalen terlihat suasana mengharukan. Seluruh perwakilan petani berbaris dengan prokes menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tangan kanan mereka diletakkan di dahi tanda hormat kepada bendera merah putih yang dipasang di atas baliho.
“Semoga Kemerdekaan RI ke-76 kali ini para petani Rawa Pening benar-benar merdeka, bisa tanam kembali padi di sawah,” tegasnya.
Tuntutan petani diungkapkan Suwestiyono, meminta pemerintah membuka kembali DAM Tuntang, biasanya di musim kemarau petani sudah bisa menanam padi. Hingga mendekati musim hujan petani panen padi, setelah itu areal persawahan terendam air hujan yang meluap.
“Sekarang ini tidak ada hujan sawah kami tetap tenggelam, penyebabnya DAM Tuntang ditutup BBWS Jateng,” jelas Suwestiyono.
Ia mengungkap penderitaan sekitar 2.000 petani yang kini tidak memiliki penghasilan. Begitu juga areal sawah yang tenggelam merupakan tanah hak milik warga, ada sertifikat resmi hak milik warga seluas 450 hektar. Selebihnya tanah letter C dan tanah bengkok milik Pemerintah Desa (Pemdes). Luas keseluruhan lahan tenggelam sekitar 800 hektar.
“Contoh kecil saja tanah resmi milik warga tapi ditenggelamkan begitu aja. Tanah bengkok ada juga yang dilelang ke warga penggarap, tapi kini tidak bisa ditanami. Sedangkan warga sudah membayar lelang,” tandasnya.
Melalui pemasangan baliho di lokasi strategis, petani menyuarakan meminta keadilan atas kebijakan yang dinilai merugikan dan menyengsarakan ribuan petani tersebut. Mereka berharap suara mereka didengar pemerintah pusat, masyarakat luas juga sudah mengetahui atas nasib dialami petani.
“Kami meminta keadilan pemerintah pusat. Sudah beberapa kali perwakilan bertemu Bupati Semarang dan Gubernur Jateng belum ada solusi. Alasan kebijakan ada di pusat,” ungkap didampingi beberapa perwakilan kelompok tani dari desa dan kelurahan terdampak.
Bupati Semarang H Ngesti Nugraha dikonfirmasi Jateng Pos mengatakan Pemkab Semarang sudah menjembati keluhan petani Rawa Pening. Ia sudah sampaikan ke Gubernur Jateng Ganjar Pranowo namun keputusan ada di pemerintah pusat.
“Rencana besok Senin (hari ini, red) saya akan berkirim surat kepada Kementerian PUPR tembusan ke Gubernur Jateng Pranowo. Mudah-mudahan petani Rawa Pening segera mendapat solusi,” ujarnya kepada Jateng Pos, Sabtu (31/7). (muz)
