JATENGPOS. CO. OD, SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi akan membentuk satuan tugas (satgas) pengelolaan sampah di wilayahnya. Hal ini menyusul target nasional dari Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan Indonesia mencapai penyelesaian masalah sampah pada tahun 2029.
Menurut Luthfi, Jawa Tengah tidak hanya siap mengikuti arahan pusat, tetapi ingin mengambil posisi sebagai daerah yang paling siap, paling progresif, dan bisa menjadi contoh dalam pengelolaan sampah berbasis lingkungan berkelanjutan.
Ia menegaskan bahwa pembentukan satgas tidak bisa ditunda, mengingat persoalan sampah di sejumlah daerah perlu segera diintervensi.
“Artinya kita harus dahului, harus bikin satgas. Kita harus punya intervensi di kabupaten/kota yang punya problem. Satgas untuk bersama menyelesaikan masalah bersama,” ujar Luthfi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Operasi Kegiatan (POK) yang membahas realisasi kinerja APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025, di kantornya pada Rabu, 14 Mei 2025.
Luthfi menambahkan, satgas ini akan dirancang seperti tim Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan di Jateng—berbasis provinsi, bekerja lintas sektor, dan memiliki waktu gerak yang cepat.
“Saya pengin (Jateng) punya role model-nya. Nanti bikin satgas kayak MBG, kita punya tim khusus, jadi kita punya tim provinsi khusus sampah. Kita akselerasi, dalam waktu dua minggu harus punya role model untuk kabupaten/kota,” tegasnya.
Satgas ini sekaligus menjadi bagian dari kesiapan Jawa Tengah dalam menggelar Rapat Koordinasi Pengelolaan Sampah se-Indonesia yang direncanakan akan digelar di Kabupaten Banyumas, Juni 2025.
Menurut Luthfi, darurat sampah di Jawa Tengah adalah persoalan yang harus segera dituntaskan. Ia mengaku telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dalam menyusun langkah-langkah percepatan.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah Widi Hartanto menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan pembentukan satgas secara cepat bersama kabupaten/kota.
DLHK juga telah melakukan pembinaan terhadap daerah-daerah yang sebelumnya sempat mendapatkan sanksi administratif dari Kementerian LHK.
“Satgas sampah sudah disiapkan, dan akan kami siapkan secara cepat dengan kabupaten/kota. Informasi terakhir dari Menteri LHK, akan ada rapat koordinasi sampah se-Indonesia di Banyumas sekitar bulan Juni,” ujar Widi
Ia menambahkan bahwa progres di sejumlah daerah seperti Kabupaten Karanganyar sudah menunjukkan peningkatan, termasuk rencana pembangunan TPA baru dan peningkatan anggaran pengurugan.
Di sisi lain, sejumlah inovasi pengelolaan sampah juga telah dijalankan di Jawa Tengah. Di antaranya TPST Jeruklegi, Cilacap yang mengolah 150 ton sampah/hari menjadi RDF (Refuse Derived Fuel). TPST BLE, Banyumas yang menghasilkan RDF, paving block, dan magot.
Kemudian TPA Putri Cempo, Solo yang mengelola 450 ton sampah/hari menjadi energi listrik melalui PLTSa berkapasitas 5 MW/hari. TPST Regional Magelang yang tengah dikembangkan dengan dukungan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), berkapasitas 200 ton/hari.
Selain itu Program pengembangan desa mandiri sampah dengan capaian 88 desa selama 2023–2024. Pengembangan pengolahan sampah di TPA Kabupaten Rembang, Temanggung, dan Jepara, masing-masing dengan kapasitas 100 ton/hari.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin mendukung langkah ini dengan menyoroti keberhasilan Kabupaten Banyumas sebagai contoh pengelolaan sampah berbasis komunitas yang berhasil dan bernilai ekonomi.
“Banyumas itu sudah bisa mandiri dalam mengelola sampahnya. Bahkan ada nilai ekonominya juga. Sudah kerja sama dengan pabrik semen. Artinya ini bisa ditiru, bisa direplikasi. Tinggal bagaimana kita satukan dalam pola kerja yang terstruktur,” ujar Taj Yasin. (*/jan)
