JATENGPOS.CO.ID, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan dalam operasi tangkap tangan (OTT). Immanuel alias Noel ditangkap di Jakarta, Kamis (21/8/2025) dini hari.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengonfirmasi penangkapan tersebut. Noel diringkus atas dugaan kasus pemerasan kepada sejumlah perusahaan terkait pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
“Iya, (kasus) sertifikasi K3, ditangkap di Jakarta,” ujarnya. Disebutkan, kronologi penangkapan bermula dari operasi senyap yang digelar pada Rabu (20/8) malam.
Presiden Prabowo Subianto menyayangkan Wamendagri Immanuel Ebenezer terjaring OTT KPK di tengah upaya pemerintah menggalakkan pemberantasan korupsi.
“Presiden Prabowo menyayangkan, menyayangkan. Di tengah sudah berkali-kali diingatkan,” ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).
Prasetyo menegaskan bahwa salah satu program utama pemerintahan Presiden Prabowo saat ini adalah bekerja keras memberantas tindak pidana korupsi. Menurut dia, upaya pemberantasan korupsi harus dimulai dari para pejabat pemerintahan.
Prabowo telah berulang kali mengingatkan seluruh anggota kabinet agar menjaga semangat antikorupsi dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
“Berkali-kali beliau juga sudah menyampaikan bahwa kepada seluruh terutama anggota Kabinet untuk terus menjaga semangat pemberantasan korupsi di dalam melaksanakan tugas-tugas kesehariannya,” katanya.
Selain itu, kata Prasetyo, Kepala Negara juga meminta jajaran kabinet Merah Putih untuk berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan publik agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
“Jadi, dua hal ini selalu terus-menerus diingatkan oleh Bapak Presiden sebagai bagian dari dari peringatan kepada kita semua,” kata Prasetyo.
KPK hingga Kamis (21/8) sore, dari kasus pejabat berakal licin ini, telah menangkap 14 orang terkait OTT KPK. “Sampai dengan saat ini yang diamankan 14 orang,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Walaupun demikian, Budi belum dapat menjelaskan siapa saja pihak-pihak yang sudah ditangkap tersebut. “Pihak-pihak yang diamankan, barang bukti, dan juga konstruksi perkaranya nanti kami akan update (beri tahu, red.) ya,” ujarnya.
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status dari pihak-pihak yang telah ditangkap tersebut. Adapun OTT tersebut merupakan yang kelima pada tahun 2025.
Sebelumnya, KPK melakukan OTT dan menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yakni pada Maret 2025.
Kedua, pada Juni 2025, OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumut, dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.
Ketiga, OTT selama 7-8 Agustus 2025, di Jakarta; Kendari, Sulawesi Tenggara; dan Makassar, Sulawesi Selatan. OTT tersebut terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.
Keempat, OTT di Jakarta pada 13 Agustus 2025, mengenai dugaan suap terkait dengan kerja sama pengelolaan kawasan hutan.
Serikat buruh merespons kabar penangkapan Noel oleh KPK atas dugaan pemerasan sertifikasi K3. Posisi sebagai pejabat publik dinilai rentan terhadap godaan materil.
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengaku kaget mendengar kabar tersebut. Sebab, Noel cukup aktif dalam menangani berbagai kasus buruh mulai dari ijazah ditahan hingga magang yang yang tidak sesuai undang-undang.
Di sisi lain, menurutnya memang posisi sebagai pejabat publik bahkan aktivis sekalipun rentan terkena godaan atas harta. Ia juga menyinggung gaji seorang wakil menteri yang terbilang masih kurang layak.
“Bang Noel kita tahu terkenal, kan banyak menangani kasus-kasus. Akhirnya tergoda, terhadap sejumlah uang yang bisa saja tergoda, diiming-imingi dan kita tahu gaji seorang wamen, gaji seorang menteri masih jauh dari layak, sehingga godaan itu selalu kuat,” kata Said Iqbal, dalam sebuah pernyataan, Kamis (21/8/2025).
Sebagai seseorang yang kerap menangani kasus pelanggaran dengan perusahaan-perusahaan besar, Said Iqbal menilai, pejabat seperti Noel memang rentan digoda dengan tawaran suap.
“Pembayaran pesangon yang tidak sesuai aturan, di situ biasanya ada godaan untuk ditawarkan sejumlah uang,” imbuhnya.
Mantan penyidik KPK Mochamad Praswad Nugraha mengatakan dugaan pemerasan mengurus sertifikasi K3 menyeret Wamenaker Noel bisa membahayakan nyawa pekerja. Praswad menyebut biaya illegal tersebut menjadi beban yang harus ditanggung oleh pengusaha dan berpotensi mematikan usaha kecil.
“Yang lebih parah, kompromi terhadap standar keselamatan melalui sertifikasi yang tidak legit dapat membahayakan nyawa pekerja,” kata Praswad melalui keterangan tertulis, Kamis (21/8/2025).
Praswad mengatakan praktik tersebut merupakan penyakit akut yang merusak iklim usaha dan membebani dunia industri.
Menurutnya, kejadian tersebut bukan pertama kali terjadi. KPK, terang dia, sebelumnya juga membongkar kasus dugaan pemerasan terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) dan atau penerimaan gratifikasi.
Modusnya sering kali berkedok “biaya percepatan” atau “biaya konsultasi” yang dipaksakan, di mana perusahaan merasa tidak memiliki pilihan lain jika ingin urusannya lancar.
“Perlu saya sampaikan bahwa modus pemerasan dan pungutan liar dalam pengurusan perizinan dan sertifikasi termasuk Sertifikasi K3 bukanlah hal baru dalam praktik korupsi di Indonesia,” ujarnya. (dbs/muz)