JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG- Sidang dugaan korupsi Bupati dan Sekda Cilacap nonaktif kembali menghadirkan fakta baru. Sejumlah kepala dinas bersaksi di Pengadilan Tipikor Semarang, Jumat (7/8), dan mengaku diminta iuran THR untuk Forkopimda. Uangnya bukan dari anggaran resmi, melainkan dari tabungan pribadi.
Salah satu saksi, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap Indarto, menyebut ia sampai mengorbankan dana yang sudah disiapkan untuk kuliah anak dan persiapan haji orang tuanya.
Indarto menceritakan awal mula perintah itu datang lewat grup WhatsApp. Ada undangan rapat khusus OPD di bawah koordinasi Asisten II pada 3 Maret 2026. “Tanggal 3 Maret 2026 hari Selasa pagi untuk ada rapat khusus OPD di bawah Asisten II. Tapi saat itu saya ada rapat di Purwokerto dan sudah di Purwokerto,” kata Indarto di Pengadilan Tipikor.
Ia tak bisa hadir dan meminta diwakilkan. Permintaan itu ditolak. Ia diminta menemui Asisten II Ferry Adhi Dharma keesokan harinya. “Besoknya saya diminta iuran Rp 20 juta, saya tanya dijawab untuk THR. (Ada anggaran resminya?) Tidak ada,” jelasnya.
Indarto mengaku keberatan. Ia tak berani menghubungi Sekda Sadmoko. Setelah negosiasi, jumlahnya turun. “Saya menyampaikan kalau Rp 20 juta tidak sanggup. Saya tidak berani menghubungi Pak Sadmoko. Kemudian saya menyampaikan ke Pak Ferry tidak sanggup Rp 20 juta akhirnya Rp 10 juta,” lanjutnya.
Uang itu bukan uang dinas. Indarto menyebut ia mengambil dari tabungan pribadi di rumah, hasil menyisihkan gaji dan honor selama bertahun-tahun. “(Awalnya) Untuk kebutuhan anak kuliah, kebutuhan persiapan orang tua mau naik haji,” jelasnya.
Uang sebesar Rp 10 juta itu akhirnya ia serahkan dalam amplop putih kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan Hamzah Syahrudin. Ia mengaku melakukannya dengan tidak ikhlas karena ada rasa takut dimutasi.
“Kalau bisa memang tidak ada iuran seperti itu, lebih baik,” ucapnya.
Kesaksian lain datang dari Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Cilacap, Sumbowo. Ia dihadirkan sebagai saksi dan mengaku diperintahkan langsung oleh Sekda nonaktif Sadmoko.
Perintah itu disampaikan dalam pertemuan para asisten di ruang Sekda pada 23 Februari 2026 usai apel pagi. Hadir juga Asisten II Ferry Adhi Dharma dan Asisten III Budi Santoso.
“Disampaikan oleh beliau bahwa dalam rangka Idul Fitri, para asisten supaya menyiapkan iuran Tunjangan Hari Raya untuk Forkopimda dengan mengoordinir para OPD di bawah koordinasinya,” kata Sumbowo. Targetnya besar. “Antara Rp 500-700 juta,” ucapnya.
Sumbowo sempat mempertanyakan. Kondisi keuangan sedang tidak memungkinkan. Namun jawaban Sekda membuatnya pasrah. “Tapi menurut beliau ini dalam rangka harmonisasi korporasi, sesuai dengan arahan Pak Bupati seperti itu. Terus saya ‘siap, oke, baik’,” ucapnya.
Selama 36 tahun menjadi ASN, Sumbowo menyebut ini pertama kalinya ia menerima perintah seperti itu. “Kami agak takut pikirannya. Karena bekerja 36 tahun baru pertama loh mendapat perintah seperti itu. Itu yang saya ketahui, sehingga sebelum keluar saya sempat menyampaikan juga apa kepala OPD tidak keberatan,” ujarnya.
Usai pertemuan, para asisten berdiskusi lagi di ruang kerja Sumbowo. Di situlah Asisten II Ferry menyusun daftar besaran iuran tiap OPD. “Saya pikir yang paham itu berarti Pak Asisten II sehingga kami pasif dalam menentukan plotting gitu,” katanya.
Sebelumnya, JPU KPK dalam dakwaannya mengungkap sejumlah kepala OPD keberatan saat diminta iuran THR untuk Bupati Cilacap nonaktif Syamsul Auliya Rachman. Ada yang kesal, ada yang enggan memberi. Meski begitu, uang tetap terkumpul. Total dana yang berhasil dihimpun dari para kepala OPD disebut mencapai Rp 568 juta.
Dana itu dikumpulkan melalui sejumlah pejabat sebelum akhirnya diserahkan ke Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ferry Adhi Dharma. Sidang masih akan dilanjutkan untuk mendalami aliran dana tersebut. (dtc/muz)
