Imam Suroso: JKN Banyak Yang Salah Sasaran

Anggota Komisi IX DPR RI H Imam Suroso,

JATENGPOS.CO.ID. SEMARANG- Menanggapi masih banyak persoalan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) meski telah berjalan tiga tahun, anggota Komisi IX DPR RI H Imam Suroso, SH, S.Sos, MM meminta agar pihak-pihak yang terkait dengan JKN harus benar-benar melakukan pembenahan secara maksimal.

Terutama dalam hal kelengkapan dan kevalidan data harus benar-benar diperhatikan. Menurutnya, pendataan menjadi faktor penting agar tidak salah dalam memberikan pelayanan masyarakat. Jangan sampai masyarakat yang mampu dilayani namun masyarakat yang tidak mampu justru diabaikan.

Menurut politisi PDI Perjuangan ini berdasarkan data yang didapat Komisi IX ada hampir 22 juta orang di Indonesia yang mengalami permasalahan tidak masuk dalam program pelayanan JKN padahal mereka seharusnya orang yang berhak.

Baca juga:  Imam Suroso: Jaga Persatuan, Jangan Mudah Diadu Domba

“Berarti ada kesalahan dalam pendataan. Permasalah tersebut tidak boleh terjadi maka harus ada evaluasi terhadap petugas pendataan. Masyarakat yang betul-betul membutuhkan bantuan pemerintah harus diperjuangkan,” tegas legislator kelahiran Kota Pati ini.

iklan

Dijelaskan, bahwa pendataan sangat urgen karena berkaitan langsung dengan pembiayaan yang dikeluarkan pemerintah. Bisa dibayangkan begitu banyaknya masyarakat miskin yang tidak terdaftar dalam JKN, hingga makin menambah penderitaan mereka ketika membutuhkan pelayanan kesehatan.

“Kasihan sekali kalau mereka yang berhak justru terabaikan. Kita sudah sering mendapat keluhan dari masyarakat tidak mampu yang tidak mendapatkan pelayanan JKN. Nasibnya jadi terlunta-lunta ketika sakit, mau berobat mereka tidak punya uang. Seharusnya perlu mendapatkan penanganan cepat tapi terkendala karena tidak tercatat dalam JKN,” papar anggota DPR/MPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) III Jawa Tengah ini.

Baca juga:  Para Kyai dan Masyarakat Brebes Tegak Lurus Dukung Gus Yasin

Imam Suroso mengingatkan BPJS serta Askes selaku penyelenggara mempertimbangkan pentingnya penganggaran yang telah dikeluarkan pemerintah terkait program ini. Begitu besar biaya tapi tidak mengena pada sasaran. Jangan sampai program ini dinilai gagal padahal karena kesalahan data yang tak valid.

“Bisa menjadi pemborosan karena alokasi anggaran tidak tepat sasaran. Karena itu sistem pendataan harus valid. Kita (Komisi IX DPR RI, red) setiap tahun selalu memperjuangkan penambahan anggaran BPJS dengan berharap pelayanan kesehatan dapat dirasakan semua lapisan masyarakat,” paparnya.

Ditambahkan Imam Suroso jika pelayanan dirasakan masyarakat lebih baik tentu program ini akan semakin banyak mendapat dukungan. Dengan harapan nantinya akan semakin banyak masyarakat yang mendaftar sebagai peserta tunggal dan mandiri. Tentu hal itu meringankan beban anggaran yang ditanggung pemerintah.

Baca juga:  Guru Antusias Ikuti Pelatihan Penulisan Artikel

“Di beberapa rumah sakit di kota dan Kabupaten di Jawa Tengah sendiri masih sering kita temukan keluhan peserta BPJS yang pelayanannya dibedakan dengan pasien umum. Jadi malah membuat takut dan minder pasien BPJS akan berobat. Sebaliknya kalau pelayanan bagus maka orang akan mengakui dan tertarik untuk mendaftar jadi peserta BPJS,” tandasnya. (muz/biz)

iklan