JATENGPOS.CO.ID, Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) hingga saat ini delapan kali berturut-turut.
Opini WTP diserahkan anggota II BPK RI Agus Joko Pramono kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi pada rapat paripurna DPRD dengan agenda penyerahan LHP BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Jateng Tahun Anggaran 2018 di Semarang, Senin.
Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono mengatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan masih bermasalah, meski hal itu tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan.
“Sistem SPI belum terintegrasi dengan sebagian aplikasi pendukung dan belum lengkap secara sistem. Aset peralihan personel, peralatan, pembiataan dan dokumen (P3D) Dinas Pendidikan belum dikelola tertib,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Ganjar Pranowo menyebutkan capaian opini WTP ini merupakan hasil kerja sama aparatur sipil negara (ASN) yang telah membuahkan hasil karena berturut-turut kedelapan kalinya mendapat WTP dan dukungan kalangan DPRD yang sungguh-sungguh mengikuti ketentuan.
“Meski WTP, bukan berarti tanpa pengecualian. Kita harus kembali melakukan cara terbaik, prestasi harus dinaikkan. Sebelum 60 hari, kita upayakan segera membuat rekomendasi paska diterimanya LHP atas LKPD ini,” katanya.
Menurut dia, masih ada pekerjaan rumah terkait capaian opini dsri BPK RI yakni terkait aset sekolah dan bantuan operasional sekolah (BOS) yang harus terintegrasi dengan semua.
Selain itu, Ganjar akan segera membahas dan mengerjakan bersama-sama dengan instansi terkait lainnya.
“Apa kesulitannya kita bicarakan, tapi jangan ‘ngapusi’, kalau bisa jangan bilang tidak bisa, kalau tidak bisa jangan bilang bisa. Selanjutnya kita akan naik kelas yakni penilaian sesuai kinerja.
“Di dapur kita ini juga ramai, tunjuk-tunjukan, saling memonitoring,” katanya. (fid/ant)
