JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan menguji coba kegiatan di sektor non esensial mulai pekan depan. Sebagai percontohan, Ganjar akan memulai kegitan sektor non esensial di bagian Setda Provinsi Jawa Tengah.
Hal itu disampaikan Ganjar usia mengikuti rapat koordinasi virtual yang dipimpin Menko Marves terkait pembukaan perkantoran non esensial, di rumah dinasnya, Kamis (9/9). Ganjar mengatakan, pihaknya siap dan akan didahului uji coba di lingkungan Pemprov Jateng.
“Untuk yang non esensial ini kita siapkan untuk percobaannya, uji coba dulu. Maka Pemprov akan melakukan yang di Setda dulu, kita uji coba,” kata Ganjar.
Ganjar meminta kepada seluruh ASN lingkungan Pemprov Jateng untuk menginstall aplikasi Peduli Lindungi. Sejalan, pihaknya juga meminta pada Kementerian Kesehatan untuk memberikan QR Code agar uji coba bisa segera dimulai.
“Intinya sebenarnya mereka semua ASN musti punya aplikasi Peduli Lindungi. Nanti kita mintakan ke Kemenkes QR code-nya agar semua bisa membaca dengan cepat, prinsipnya itu. Nah sekarang sambil latihan,” tuturnya.
Bersamaan dengan itu, lanjut Ganjar, pihaknya akan bekerjasama dengan Pemkot dan Pemkab untuk memetakan perkantoran non esensial di wilayahnya. Terutama daerah dengan level PPKM dibawah dua.
“Nanti beberapa tempat yang masuk kategori non esensial akan kita coba untuk diuji cobakan dulu, kita akan bekerjasama dengan Pemkot Pemkab gitu ya, mana-mana yang akan diujicoba,” terangnya.
Meski begitu, Ganjar cukup optimis dalam pembukaan perkantoran non esensial. Sebab pihaknya juga telah memulai uji coba di beberapa sektor. Evaluasi pun dilakukan.
“Umpama hotel sudah mulai, mall sudah mulai, industri sudah, terus kemudian beberapa tempat pariwisata sudah. Nah sekarang yang ongoing proses semuanya akan kita evaluasi,” jelasnya.
Ganjar berharap, para ASN segera menginstall aplikasi Peduli Lindungi. Sehingga pelaksanaan di lingkungan Pemprov Jateng bisa dijadikan percontohan dan pada Senin (13/9) mendatang dilakukan serentak dengan kapasitas 25 persen.
“Harapan saya besok kita akan mulai contoh kalau yang di ASN itu di Setda, mudah-mudahan Senin semua serentak langsung dicoba dan bisa masuk ke 25 persen,” ujarnya.
Jawa Tengah, kata Ganjar, siap membuka kembali perkantoran di sektor non esensial. Namun, pelaksanaan tetap mempertimbangkan indikator. Salah satunya adalah level PPKM daerah tersebut.
“Kita mempertimbangkan levelingnya, kalau yang diperkenankan kan (daerah level) dua ke bawah ya. Nanti (daerah) yang (level PPKMnya) dua-dua ini kita cari, kondisi terakhirnya di kabupaten kota mana, kita dorong mereka untuk memulai lebih dulu,” tandasnya.
Sebagai informasi, 35 Kota Kabupaten di Jawa Tengah saat ini tidak ada yang masuk kategori PPKM Level 4. Turunnya level PPKM pun diikuti dengan dimulainya kembali kegiatan pada beberapa sektor dengan sistem uji coba.
Sejak turunnya level PPKM, beberapa daerah di Jawa Tengah juga memulai kembali berbagai kegiatan. Seperti Pembelajaran Tatap Muka di beberapa titik, restoran dan mall serta sejumlah tempat wisata yang dibuka secara terbatas dan dengan protokol kesehatan yang ketat. (sgt)
