JATENGPOS.CO.ID. KENDAL– Ratusan warga Kendal terdampak jalan tol yang menyuarakan tuntutannya dengan menginap di halaman gedung DPRD Kendal selama beberapa hari ini tak kunjung mendapat solusi. Hal tersebut mengetuk hati Ketua Kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) MPR RI, Bambang Sadono.
Ia menyempatkan waktu mendatangi warga yang berasal dari 8 desa tersebut, Selasa (01/2). Bambang mengaku sangat menyayangkan dengan adanya eksekusi lahan hingga menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat. Dikatakan dalam sebuah masalah, tentunya harus ada cara untuk menyelesaikannya.
“Seharusnya ada dialog yang menjembatani permasalahan itu. Saya lihat eksekusi lahan yang menggunakan alat berat membuat hati saya miris. Hal itu membuat Indonesia tidak bisa menyelesaikan permasalahan,” ungkapnya.
Dikatakan, saat berdialog dengan para warga, mereka pun belum merumuskan harga yang mereka nilai pantas untuk dijadikan patokan. Jika belum ditentukan, maka membuat aksi yang digelar oleh para warga menjadi semakin tak berujung akhirnya.
“Jika sudah ditentukan maka hal itu bisa kami bantu merundingkan dengan pemeritahan. Jadi jangan minta harga yang pantas tanpa menyebutkan harga yang pantas berapa. Di sisi lain pemerintah juga dikejar waktu untuk menyelesaikan proyek ini,” terang pria usia 61 tahun ini.
Sementara itu, Suparjo (51) salah seorang warga Sumbersari Kecamatan Ngampel yang menjadi korban terdampak pembangunan jalan tol Semarang-Batang mengatakan harga tanah dan bangunan yang ditentukan oleh tim appraisal jauh dari angka yang pantas.
“Jika dihitung tiap meter persegi, harga dari tim appraisal untuk bangunan ditambah tanah sebesar 1,7 juta per meternya. Padahal untuk membangun sebuah rumah saat ini saja diperlukan dana sekitar 2-3 juta tiap meternya. Belum termasuk membeli tanah untuk dijadikan lokasi membangun rumah,” tandasnya.
Dia menambahkan sebelum ada jawaban dari hasil perundingan antara pihak DPRD Kendal ke pemerintahan pusat dan DPR RI terkait masalah yang dihadapinya, para warga tetap akan menunggu dan menginap di tenda ini.
“Rencananya, besok dari kami ada tujuh perwakilan warga bersama anggota dewan DPRD Kendal akan berangkat menuju ke Jakarta untuk melakukan perundingan dengan pemerintah pusat dan DPR RI,” tutupnya. (via/muz)
