JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menghadiri acara pengukuhan badan atau lembaga otonom (Banom) DPW PKB Jateng untuk mendukung program pemerintah pusat dan provinsi, Selasa, 18 Maret 2025.
Ada dua badan atau lembaga otonom yang dikukuhkan. Pertama, Badan percepatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan. Kedua, lembaga penanggulangan bencana.
“Ini bagus sekali ya. Memang dari pusat BP Taskin. Kemudian PKB hari ini sesuai arahan Pak Muhaimin dan DPW PKB telah membentuk badan pengentasan kemiskinan dan percepatan ekonomi. Ini selaras dengan program pusat tinggal nanti mengaplikasikan k wilayah, termasuk tanggap bencana dan lainnya,” kata Luthfi usai acara di Kantor DPW PKB Jateng, Jalan WR Supratman nomor 40, Kota Semarang.
Menurut Luthfi, apa yang dilakukan oleh PKB Jateng menjadi role model yang perlu disosialisasikan. Ia berharap tidak hanya PKB yang melakukan hal itu. Keterlibatan dari partai polit lainnya sangat bagus sekali.
“Yang kita perlu adalah penjembatan program. Sosialisasi program apa yang bisa dilakukan provinsi akan selaras dengan teman-teman partai yang lain sehingga sampai ke desa,” jelasnya.
Luthfi memaparkan, kemiskinan di Jawa Tengah saat ini masih pada angka 9,58 persen. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tercatat sekitar 4,95 persen. Upaya untuk menekan kemiskinan akan dilakukan dengan meningkatkan layanan dasar dan infrastruktur dasar.
“Fokusnya infrastruktur. Pertama, infrastruktur jalan karena itu sarana mendukung ekonomi. Kedua, infrastruktur pendidikan, kita hitung fiskalnya cukup untuk yang rusak itu kita perbaiki,” paparnya.
Setelah itu adalah infrastruktur pertanian dengan memperbaiki saluran irigasi, baik primer, sekunder, maupun tersier. Hal ini untuk mendukung swasembada pangan sekaligus memantapkan Jawa Tengah sebagai penumpu pangan nasional.
Berikutnya penting juga kaitannya dengan infrastruktur kesehatan dari yang terkecil yaitu di desa. Pelayanan kesehatan harus didekatkan kepada masyarakat desa. Dokter spesialis harus bisa menyambut sampai ke desa karena perawat atau bidan di desa kurang.
“Kalau perlu puskesmas pembantu itu harus ada setiap desa. Sehingga kesehatan bisa paripurna, bisa terpantau khususnya penyakit-penyakit menular. Program Speling yang sudah ada di enam kabupaten kemarin terasa sekali dan manfaatnya bagus,” katanya.
Ketua DPW PKB Jateng Yusuf Chudlori mengatakan dua badan atau lembaga otonom tersebut merupakan kontribusi nyata untuk meneguhkan kehadiran PKB di tengah masyarakat. Juga mendukung pemerintah pusat dan provinsi menyukseskan program pengentasan kemiskinan, percepatan ekonomi, dan penanggulangan kebencanaan.
“Perlu penanganan khusus agar masyarakat di Jateng yang masuk kategori miskin segera terentaskan. Kita membentuk badan khusus yang di situ isinya para eksekutif dari PKB. Ada bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Bupati ada empat orang, wakil bupati 10 orang, dan 1 wakil wali kota,” katanya. (*/has/jan)
