JATENGPOS.CO.ID, YOGYAKARTA – Komunitas pengemudi online di Yogya dan Jawa Tengah menolak wacana merger Grab dengan GoTo. Wuri Ramawati koordinator komunitas ini bahkan meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengintervensi rencana tersebut.
Menurut Wuri merger dua perusahaan ini akan mengakibatkan efisiensi yang akan membuat mitra mengalami pemutusan kontrak sepihak. Selain itu merger juga akan membuat munculnya kebijakan-kebijakan lain yang merugikan pengemudi online.
“Kepada Bapak Presiden, kami mohon para pemangku kebijakan untuk menginternvesi rencana akuisisi tersebut dengan mempertimbangkan asset asli bangsa Indonesia. Kami yakin para pemangku kebijakan pasti menggunakan hati nuraninya untuk mendengar keluhan kami,” ungkap Wuri pada Sabtu (10/5).
Di sisi lain Wuri juga menyoroti jika GoTo yang merupakan perusahaan asli Indonesia diakuisisi oleh Grab yang merupakan perusahaan asing, akan berdampak buruk terhadap pendapatan negara. Hal ini karena saham-saham yang seharusnya menjadi milik bangsa Indonesia akan menjadi milik negara asing.
“Untuk itu kami menolak rencana akuisisi atau merger ini karena banyak hal yang kurang menguntungkan baik bagi driver ataupun bagi NKRI,” tambah Wuri.
Sebelumnya Koalisi Ojol Nasional atau KON juga menyatakan penolakannya terhadap wacana merger Grab-GoTo. Ketua KON Andi Kristiyanto menyatakan akan terjadi ledakan pengangguran jika merger benar-benar terjadi.
“Pemerintah harus segera hadir sebagai regulator dan sebagai pengawas untuk menyelamatkan penyelenggaraan bisnis transportasi online ini agar tidak terjadi ledakan pengangguran akibat dari merger Grab-Gojek. Tidak hanya itu merger ini membuat kesejahteraan dan pendapatan driver berkurang,” ungkap Andi Jumat (9/5)
Pekan ini, wacana merger antara dua raksasa industri ride-hailing Grab-GoTo marak diperbincangkan. Grab diketahui tengah menyiapkan dana sebesar Rp33 Triliun untuk menguasai GoTo.(dea/bis)
