JATENGPOS.CO.ID, UNGARAN– Musyawarah Cabang (Muscab) Pemuda Pancasila (PP) digelar Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Kabuputen Semarang berakhir deadlock, Minggu (11/5/2025). Dari tayangan video yang beredar terlihat anggota PP berteriak meminta agar Muscab dihentikan.
Beberapa anggota PP terlihat masuk ke dalam ruangan Muscab yang terlihat mulai sepi. Mereka mempertanyakan keabsahan kegiatan, diantaranya karena tanpa ada perwakilan dari Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Jawa Tengah.
“Kalau ini dilanjutkan diputuskan kami tidak terima, apapun upaya saya untuk membubarkan. Kami tidak terima kalau Muscab digelar tidak memenuhi syarat,” teriak anggota dengan lantang.
Tak lama kemudian terdengar dari pengeras suara mengumumkan Muscab dipending dan dibatalkan untuk keamanan dan kondusifitas. Selanjutnya, diarahkan agar anggota setelah keluar dari ruangan tetap menjaga kondusifitas.
Pengurus senior MPC PP Ali Imron atau Ipong yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua MPC PP Kabupaten Semarang dilantik untuk periode 2023-2027, mengatakan permintaan pembubaran karena anggota menilai Muscab terkesan dipaksakan.
“Sebenarnya MPW sudah datang di lokasi Muscab, ketika melakukan validasi menemukan adanya persyaratan belum lengkap. Setelah itu MPW keluar dan meninggalkan Muscab. Alasan belum terpenuhi aturan, itu juga menjadi catatan anggota meminta agar dihentikan,” ujarnya kepada Jateng Pos, Minggu (11/5/2025) malam.
Selain itu, Ipong menilai ada perlakuan tidak fair dilakukan panitia Muscab dengan ‘menahan’ seluruh stempel Pengurus Anak Cabang (PAC) sehingga kandidat lain kesulitan mendapatkan stempel dukungan. Dijelaskan, ada 4 kandidat yang akan maju, yakni AKBP (Pur) Budi Prasetyo yang mendapat mandat Majelis Pimpinan Nasional (MPN) menjadi Ketua, Arisandi, Amin, dan ia sendiri (Ipong).
“Saya mendapat surat dukungan dari PAC, tapi tidak bisa mendapatkan stempel karena PAC tidak pegang, kan jadi tidak bisa maju ikut Muscab. Sama halnya dialami mas Arisandi dan mas Amin,” jelasnya sambil menunjukkan surat dukungan dari salah satu PAC tanpa stempel.
Ipong menyebutkan, masa kemimpinan Budi Prasetyo yang ditunjuk MPN untuk mengelar Muscab sudah habis sejak tanggal 30 Maret 2025 lalu. Pengurus berulang kali mengingatkan segera menggelar Muscab. Sempat akan diadakan tanggal 29 Maret tapi diundur, hingga akhirnya digelar pada Minggu tanggal 11 Mei 2025 ini.
“Syarat aturan harus membentuk kepengurusan PAC melalui Rapat Pemilihan Pengurus (RPP) PAC PP dengan dukungan 150 anggota ber-KTP PP di masing-masing Kecamatan. Syarat ini kembali tidak mampu dipenuhi, sama seperti pada kepemimpinan sebelumnya gagal menggelar Muscab hingga dicareteker saya terpilih sebagai Ketua,” ungkapnya.
Ketua Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) MPC PP Kabupaten Semarang, Hidayatul Rohman Almufid mengaku prihatin dan kecewa Muscab kembali gagal digelar. Ia mengharapkan MPC PP tidak perlu menggelar lagi Muscab jika kembali gagal.
“Kita harapkan SK pengangkatan Ipong dikembalikan oleh MPN. SK tersebut dibuat sesuai aturan dan sah. Cara pelantikannya sah dihadiri MPW, dan struktur kepengurusan juga sah sesuai syarat terbentuk seluruh PAC melalui RPP PAC ,” ungkapnya.
Hidayat berharap tidak perlu ada Muscab lagi karena masa kepengurusan diketuai Ipong masih sampai tahun 2027. Dijelaskan, sebelumnya kepimpinan Budi Prasetyo dicaretaker karena gagal menggelar Muscab, kemudian ia menggugat ke MPN menganggap kepemimpinan Ipong tidak sah.
“Kita kan jadi capek sudah mendapat mandat dari MPN juga kembali gagal Muscab. Daripada mubadzir tidak berhasil, kita patuhi saja kepengurusan Ipong sebelumnya yang sudah ter-SK-kan,” tegasnya.
Sementara, Ketua PAC PP Getasan, Bambang Irianto menyatakan sangat prihatin pengurus PP Kabupaten Semarang sulit diajak bersatu. Ia menjelaskan kejadian ricuh muncul setelah MPW meneliti persyaratan AD/ART tingkat kecamatan. Ketika ada kekurangan sedikit tidak diberikan toleransi.
“Kekurangan seperti salah nama dan alamat dipermasalahkan MPW. Masak ndak ada toleransi. Apakah MPW juga memperlakukan sama seperti ini pada Muscab di daerah lain? Harusnya tahu kita sudah capek berminggu-minggu mempersiapkan Muscab,” ungkapnya dihubungai Jateng Pos, Senin (12/5/2025).
Perihal keberadaan stempel yang dipermasalahkan tiga kandidat, Bambang Ir –panggilan akrabnya–, karena ketidaksiapan PAC dalam menyusun administrasi sehingga menyerahkan stempel. Sebelumnya, ia juga sudah menyarankan agar semua kandidat diloloskan maju ke Muscab.
“Tanpa mendapatkan stempel pun, tapi dengan kesepakatan bersama keempat kandidat sudah kita usulkan bisa maju ke pemilihan Ketua. PAC belum mampu menyusun administrasi, selama ini belum pernah diberi pelatihan,” pungkasnya. (muz)
