JATENGPOS.CO.ID, UNGARAN– Forum Dosen dan Tenaga Kependidikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Politeknik Maritim Negeri Indonesia (Polimarin) menggelar Aksi Solidaritas serentak bersama pada Kamis (15/4/2025).
Kegiatan dilakukan secara serentak bersama 35 Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTNB) di seluruh Indonesia sebagai bentuk solidaritas nasional untuk memperjuangkan status kepegawaian dari PPPK menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Bertempat di depan Direktorat Kampus Polimarin Ngobo, Pringapus, Kabupaten Semarang, puluhan dosen dan tenaga kependidikan PPPK berdiskusi dan menyampaikan aspirasi mereka secara terbuka kepada pimpinan universitas.
Ketua PPPK Polimarin Capt.Dr. Hero B.S. MM, menegaskan bahwa aksi ini merupakan wujud kekecewaan atas ketidakadilan yang dialami para pegawai kependidikan Polimarin yang telah puluhan tahun mengabdi sebelum institusi mereka berubah status menjadi negeri.
Hero menyebutkan bahwa saat ini sekitar 50 orang dosen dan tenaga kependidikan PPPK PTNB masih menunggu kepastian status kepegawaian mereka.
“Ini bukan sekedar persoalan gaji. Ini soal kejelasan karir, pengakuan terhadap dedikasi kami, dan rasa keadilan. Kami telah menjadi bagian dari institusi ini jauh sebelum statusnya menjadi negeri,” tambahnya.
Sementara, Direktur Politeknik Maritim Negeri Indonesia Ir. Akhmad Nuriyanis MT dan Ketua Senat Polimarin Prof. Dr. Sri Tutie Rahayu M.Si yang hadir dalam Aksi Solidaritas tersebut, menyatakan dukungan penuh terhadap perjuangan para pegawai PPPK PTNB di lingkungan Polimarin dan seluruh PTNB se-Indonesia.
“Kami mendengarkan dan memahami keresahan yang disampaikan. Mereka adalah insan-insan yang telah memberikan kontribusi besar dalam membangun Politeknik Maritim ini sejak awal. Terutama para Ahli Nautika dan Ahli Teknika Maka sudah sepantasnya negara memberikan kejelasan dan keadilan bagi mereka,” ujar Direktur Polimarin Ir. Akhmad Nuriyanis MT.
Aksi Solidaritas ini berlangsung dalam suasana terbuka dan penuh keakraban, mencerminkan semangat perjuangan yang tetap menjunjung tinggi etika akademik dan kehormatan.
Melalui aksi serentak secara nasional ini, para pengambil kebijakan dapat segera merespons dengan kebijakan yang berpihak pada keadilan dan pengakuan terhadap dedikasi para pegawai yang telah lama mengabdi. (muz)