JATENGPOS.CO.ID, Demak – Banjir rob yang saban tahun melanda wilayah pesisir Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang mengambil langkah konkret dengan menyuarakan keresahan masyarakat dalam sebuah audiensi bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Demak. Acara yang digelar di Aula Kecamatan Sayung ini dihadiri langsung oleh Bupati Demak Eisti’anah, serta sejumlah pejabat terkait.
Dalam audiensi tersebut, perwakilan BEM Unissula, Gani, menyampaikan bahwa banjir rob di Sayung bukan lagi hanya sekadar bencana musiman, melainkan telah menjelma menjadi krisis ekologis yang mengancam masa depan wilayah pesisir. Ia menekankan bahwa dampak rob telah melumpuhkan aktivitas ekonomi, merusak hunian warga, serta menciptakan ketidakpastian hidup bagi generasi muda.
“Banjir rob bukan hanya merendam jalan dan rumah, tapi juga merendam harapan warga. Aktivitas ekonomi lumpuh. Ini bukan sekadar soal air masuk ke rumah, melainkan soal nasib masyarakat,” tegas Gani dalam pernyataannya.
Ia menilai penanganan rob sejauh ini masih bersifat teknokratis dan kurang menyentuh aspek partisipasi masyarakat, terutama dari kalangan pemuda dan mahasiswa. Karena itu, BEM Unissula mendorong adanya transparansi dalam rencana penanganan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
“Kami ingin pemerintah tidak hanya fokus pada proyek fisik, tetapi juga memikirkan solusi jangka pendek yang dapat meringankan beban masyarakat,” lanjutnya. Mahasiswa pun menyatakan komitmennya untuk turut mendampingi masyarakat pesisir, mengawal kebijakan, dan terlibat dalam kegiatan sosial di lapangan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Demak Eisti’anah menyampaikan apresiasinya atas kepedulian para mahasiswa terhadap permasalahan rob. Ia menjelaskan bahwa Pemkab Demak tidak tinggal diam. Berbagai upaya strategis telah dan sedang diupayakan, termasuk melalui kolaborasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Pusat.
“Total anggaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan rob di Sayung mencapai sekitar Rp 1,7 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan tanggul laut dan normalisasi sungai. Namun tentu saja, semua tidak bisa dilakukan sekaligus karena keterbatasan anggaran,” jelasnya.
Sejumlah langkah konkret yang telah dilakukan antara lain relokasi warga ke tempat yang lebih aman, pembangunan rumah apung dan rumah amfibi, serta penataan kembali kawasan permukiman yang terdampak. Menurut Eisti’anah, keterlibatan berbagai pihak, termasuk kalangan akademik dan mahasiswa, sangat penting dalam penanganan rob yang berkelanjutan.
“Kami membuka ruang kolaborasi dengan dunia kampus untuk bersama-sama merancang solusi. Mahasiswa bisa terlibat dalam riset kebijakan, pengumpulan data, maupun pendampingan sosial,” ujar Bupati.
Audiensi ini berlangsung selama lebih dari satu jam dan menjadi wadah diskusi terbuka antara pemerintah dan mahasiswa. Selain menunjukkan kepedulian generasi muda terhadap isu lingkungan, pertemuan ini juga memperkuat sinergi antar pihak dalam upaya menangani bencana rob secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Dengan adanya forum semacam ini, diharapkan penanganan rob di Sayung tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik, tetapi juga mengedepankan pendekatan sosial, partisipatif, dan humanis.(adi)
