JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi menyebut Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi pionir dalam menerapkan konsolidasi pengadaan. Melalui konsolidasi yang dilakukan sejak dua tahun terakhir, sejumlah belanja seperti seragam dan alat kesehatan berhasil dihemat hingga 20–30 persen.
Pernyataan tersebut disampaikan Hendrar dalam acara Peningkatan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Konsolidasi Pengadaan di Provinsi/Kota/Kabupaten Wilayah Jawa Tengah, di Gedung C Lantai 10 Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Kamis, 19 Juni 2025,
“Jawa Tengah termasuk salah satu pioner yang menerapkan konsolidasi pengadaan di wilayah provinsi. Saya ingat persis dua tahun terakhir di pengadaan seragam, alat kesehatan, itu selalu dilakukan konsolidasi dulu sebelum dibeli oleh PPK. Kenapa ini penting, karena catatan dari hasil konsolidasi di Jawa Tengah, hampir 20–30 persen anggaran itu bisa dilakukan efisiensi,” kata pria yang akrab disapa Hendi itu.
Ia berharap langkah ini bisa menjadi contoh bagi seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah agar turut menerapkan konsolidasi.
“Sehingga akhirnya anggaran belanja pengadaan bisa lebih efisien dan bisa digunakan untuk pembangunan yang lain,” imbuhnya.
Dalam paparannya, Hendi juga menyampaikan pengadaan barang dan jasa memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
“Saya sudah sampaikan pada Yasin untuk bisa dikawal supaya ada kemanfaatannya. Nilai-nilai rupiahnya juga benar-benar terukur,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin menyambut baik arahan Kepala LKPP dan menyatakan, Pemprov Jateng terus berupaya mendorong efisiensi pengadaan secara lebih masif.
“Ya, hari ini saya mendampingi Pak Kepala LKPP. Untuk bagaimana efisiensi pengadaan barang jasa di Jawa Tengah ini lebih masif lagi. Tadi sudah disampaikan bahwa konsolidasi sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Akan tetapi memang kami masih menganggap bahwa angka di 57 koma sekian persen itu masih sedikit ya,” ucap Yasin.
Ia menambahkan, selain melalui e-Katalog dan e-Kajian, Pemprov juga menggandeng akademisi dan pegiat pengadaan untuk mengevaluasi lebih dalam efektivitas dan kualitas belanja pemerintah.
“Ternyata memang ada yang lebih murah lagi. Akan tetapi murah ini tidak terus kita ambil langsung. Kita juga harus mengkaji bagaimana kekuatannya, akuntabilitasnya ke depannya bagaimana? Jangan sampai nanti karena kita pengin efisien, yang lebih murah, tetapi barangnya tidak baik,” tegasnya.
Hasil pemantauan LKPP RI, hingga 16 Juni 2025 menunjukkan kinerja pengadaan Provinsi Jawa Tengah sangat positif, yakni Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) tercatat 89,1%, tertinggi di antara pemerintah provinsi lainnya.
Realisasi belanja PDN Pemprov Jateng mencapai Rp1,696,5 miliar, dengan Kota Semarang sebagai kontributor terbesar (Rp608,3 miliar).
Untuk pengadaan melalui e-Purchasing, Pemprov Jateng mencatat 57,4%, dengan nilai realisasi sebesar Rp1,092,8 miliar. Kota Semarang juga tercatat sebagai yang tertinggi dalam belanja e-Purchasing, mencapai Rp395 miliar, disusul Surakarta dan Banyumas.
Angka-angka tersebut menjadi indikator keberhasilan Jawa Tengah dalam mendorong transparansi, efisiensi, dan optimalisasi anggaran belanja melalui pengadaan berbasis digital dan konsolidasi. (*/jan)
