JATENGPOS.CO.ID, KAB. SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi akan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait kebijakan zero over dimension over loading (ODOL), baik terkait tarif maupun hal lainnya.
“ODOL ini kan tidak berbicara terkait nilai ekonomi semata-mata tetapi dampak sosial daripada itu yang harus kita pikirkan,” kata Ahmad Luthfi saat kunjungan kerja di Kabupaten Semarang, Jumat, 20 Juni 2025.
Ia juga akan berkoordinasi dengan Polda Jateng terkait kebijakan zero ODOL di Jawa Tengah sebab hal itu merupakan ranah dari Direktorat Lalu Lintas. Sosialisasi kepada masyarakat harus benar-benar dilakukan agar dalam praktiknya benar-benar baik untuk wilayah Jawa Tengah.
“Nanti saya akan koordinasi dengan Polda, apa saja yang harus kita lakukan. Kebijakan ini harus disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat,” ujarnya.
Sebagai informasi, Korps Lalu Lintas Polri merencanakan program nasional Indonesia Menuju Zero Over Dimension and Overloading sejak 1 Juni 2025 dengan 3 level penindakan oleh petugas, yakni sosialisasi, peringatan, dan penegakan hukum. Program tersebut bukan sekadar penyampaian imbauan, melainkan juga ada pendekatan langsung kepada para pengemudi, pemilik kendaraan, dan pengusaha jasa angkutan.
Namun dalam perkembangannya, kebijakan tersebut menuai protes dan memicu gelombang demo supir truk di berbagai daerah, termasuk di Jawa Tengah. Terpantau demo supir truk tersebut sudah ada beberapa daerah di Jawa Tengah seperti Pati, Purwodadi, Karanganyar, Salatiga, Kudus, Klaten, Boyolali, dan Banyumas.
Para supir truk tersebut menyampaikan penolakan aturan tersebut dan menuntut agar penerapannya tidak dilakukan secara tebang pilih. Mereka juga meminta agar proses uji emisi kendaraan tidak dipersulit oleh Dinas Perhubungan.
Beberapa tuntutan yang disampaikan supir truk tersebut antara lain Hentikan operasi ODOL; Regulasi ongkos angkutan logistik; Revisi UULLAJ No. 22 tahun 2009; Perlindungan hukum kepada sopir; Brantas premanisme dan Pungli; dan Kesetaraan perlakuan hukum. (*/jan)
