JATENGPOS.CO.ID, SRAGEN – Sejumlah orang tua wali murid di Sragen menggeluhkan mahalnya harga seragam sekolah yang baru, khususnya untuk bahan seragam batik Ceplok Pidekso untuk siswa SMA tahun 2025.
Keluhan mahalnya seragam sekolah jenis batik di Sragen disampaikan langsung oleh tokoh masyarakat sekaligus mantan Kepala Desa (Kades) Tegalrejo, Kecamatan Gondang, Sragen, Heru Setyawan.
Menurutnya, banyak keluhan masyarakat yang disampaikan ke dirinya secara langsung mulai dari seniman, petani dan lainnya bahwa harga batik yang dijual di Pusat Batik Sukowati (PBS) wilayah Nglangon, Sragen cukup membebani masyarakat.
“Banyak yang menemui saya bahwa harga batik sukowati amat berat bagi saudara kita para wali murid yang ekonomi menengah kebawah, informasi yang saya terima harga satu potong Rp 136.500,” kata Heru Setyawan pada Kamis (3/7/2025).
Selain itu, menurut Heru harga tersebut sangat memberatkan. Pihaknya mengatakan bahwa keluhan masyarakat dibawah sudah banyak dan harus segera didengar keluhan mengenai seram tersebut.
“Kalau bisa lebih murah kenapa harus yang mahal mahal, ini juga kebutuhan tidak hanya sesaat masuk SMA saja. Kenapa harus disejajarkan dengan pegawai harganya harganya sangat mahal bagi masyarakat dan kain itu hanya tersedia disitu saja masyarakat tidak bisa mencari tempat lain yang lebih murah,” bebernya.
Sementara itu, Direktur Gentrade PT. Sragen Tranding and Investment, Haryanti saat menanggapi keluhan masyarakat tersebut, menurutnya harga mahal sesuai dengan kualitas kain.
“Memang semakin bagus kualitas harga semakin mahal, kami memakai kualitas yang berbeda dengan yang dipasaran karena kualitas lebih bagus dan banyak yang mengakui. Masyarakat kalau kualitas bagus bahkan sampai 3 tahun saja belum rusak sehingga banyak kemarin yang cerita dari kakaknya dilungsurkan ke adiknya, bahkan ada yang lulus sampai dijual karena masih pantas,” kata Haryanti.
Asal mula seragam sekolah batik tersebut berawal dari lomba desain batik tahun 2016, waktu itu menurutnya hanya untuk seragam SMA juga seragam SMP.
“Ada filosofi soal seragam batik itu dari lomba desain soal batik sragen tahun 2016, memang diwajibkan beli disitu karena dulu pas menyelenggarakan ada hak nya kami.
Walaupun sebenarnya kalau izin ke kami tidak masalah, mungkin ada yang secara ilegal membuat diluar sana ada,” jelasnya.
Mengenai hak cipta menurutnya sudah ada perjanjian dan surat antara peserta lomba bahwa hasil desain batik jadi milik pemerintah.
“Harusnya izin ke kami dan banyak diluar sana yang katanya menjual serupa dengan kualitas yang berbeda.
Hak cipta motif, dulu ada surat pernyataan dan perjanjian dengan pihak pemenang lomba bahwa desain dan hak cipta milik kami dari Gentrade karena sebagai penyelenggara dan wakil dari pemerintah tahun 2016.
Iya itu untuk SMA Negeri,mulai di pakai 2017 karena produksi,” ujarnya. (ars)
